SURABAYA, WartaTransparansi.com — Transformasi dan orientasi kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sorotan dalam Dialog Publik bertema “Transformasi-Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) di Jalan Siwalankerto Utara IV No. 40 A, (Komplek Ponpes Amanatul Ummah Surabaya) Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Ketua Umum JKSN sekaligus Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A., menegaskan bahwa pembicaraan mengenai masa depan NU tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan tujuan awal berdirinya organisasi yang didirikan para ulama tersebut.
Menurut Kiai Asep, sejak awal para pendiri NU memiliki visi besar agar organisasi tersebut mampu bertahan dan eksis dalam jangka panjang. Karena itu, kepemimpinan NU harus berada di tangan figur yang memiliki kapasitas keulamaan, integritas, serta orientasi perjuangan yang kuat.
Ia menjelaskan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah sejak awal menginginkan NU menjadi organisasi besar dan mampu eksis selamanya. Karena itu, menurut Kiai Asep, Kiai Abdul Wahab berharap kepemimpinan NU berada di bawah figur besar seperti Hadrotus Syaikh KH Hasyim Asy’ari.
“Banyak, tetapi Kiai Abdul Wahab Hasbullah menginginkan bahwa NU harus besar. NU harus kemudian menjadi organisasi yang akan eksis selamanya. Maka harus dipimpin oleh orang besar,” kata Kiai Asep sebelumndialog tersebut dimulai.
Kiai Asep juga mengungkapkan bahwa proses lahirnya NU tidak semata-mata merupakan gagasan individual. KH Hasyim Asy’ari, menurut dia, menginginkan jam’iyah tersebut dibangun melalui kekuatan lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama dan tokohnya.
Dalam konteks tersebut, lahirlah gagasan mengundang ulama-ulama besar dan para pemilik pesantren melalui Komite Hijaz. Menurut Kiai Asep, terdapat sekitar 65 pemilik pesantren besar yang hadir dalam proses tersebut.
Ia menyebut dua gagasan penting yang menjadi perhatian para ulama saat itu, yakni perjuangan menuju Indonesia merdeka dan penguatan paham Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan, yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dan merdeka membutuhkan persatuan dan kesatuan,” ujar Kiai Asep.
Kiai Asep menilai prinsip tersebut masih relevan untuk menjadi pijakan NU memasuki abad keduanya. Menurut dia, karakter Ahlussunnah wal Jamaah yang inklusif, moderat dan mengedepankan rahmatan lil alamin merupakan modal penting dalam menjaga kehidupan kebangsaan.
Ia juga menyoroti konsep mudara, yakni kemampuan berkomunikasi dan bergaul dengan pihak lain secara terbuka tanpa kehilangan jati diri.
“Dalam komunikasinya penuh dengan keterusterangan, tidak pura-pura, tetapi tidak harus kehilangan dan tidak boleh kehilangan jati diri,” katanya.
NU dan Perjalanan Sejarah Indonesia
Dalam paparannya, Kiai Asep mengingatkan bahwa perjalanan NU memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan bangsa Indonesia. Ia mencontohkan peran KH Hasyim Asy’ari dalam mempertahankan kemerdekaan melalui Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.
Menurutnya, fatwa tersebut menegaskan kewajiban mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia menyebut Resolusi Jihad kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian peristiwa yang mengarah pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Kiai Asep juga menyinggung sejumlah peristiwa sejarah lain yang menurutnya memperlihatkan keterlibatan ulama dan tokoh NU dalam menjaga keutuhan Indonesia, mulai dari pergolakan Madiun 1948, dinamika politik 1965 hingga situasi politik pada 1984.
“NU selalu tampil menyelamatkan Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, Kiai Asep berpandangan bahwa transformasi NU pada abad kedua tidak boleh sekadar dimaknai sebagai perubahan struktur atau mekanisme organisasi. Transformasi harus menyentuh orientasi kepemimpinan agar kembali berakar pada nilai keulamaan, pesantren, kebangsaan dan kemaslahatan umat.
Kritik terhadap Pelaksanaan Muktamar
Dalam forum tersebut, Kiai Asep juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan sejumlah muktamar NU yang menurutnya pernah diwarnai persoalan dalam proses pemilihan kepemimpinan.
Ia menyinggung Muktamar di Jombang dan Lampung. Kiai Asep mengaku melihat langsung persoalan dalam proses pemungutan suara pada salah satu muktamar dan mempertanyakan mekanisme keterwakilan peserta yang memiliki hak suara.
Sementara terkait Muktamar Lampung, ia menyampaikan adanya informasi mengenai perolehan suara Habib Luthfi yang menurutnya sempat disebut tinggi, namun kemudian tidak muncul dalam hasil penghitungan yang ia dengar.
Pernyataan tersebut disampaikan Kiai Asep sebagai bagian dari kritik dan evaluasi terhadap tata kelola organisasi. Ia menilai persoalan integritas, kewibawaan ulama dan transparansi harus menjadi perhatian serius dalam menghadapi muktamar-muktamar NU akhir Agustus ini di Jombang.
Menurutnya, kepemimpinan NU harus dikembalikan pada prinsip yang sejak awal menjadi fondasi organisasi, yakni kepemimpinan ulama yang memiliki integritas dan orientasi pengabdian.
“Tak perlunya ada dialog yang semacam ini. Nah, sudah sekarang berbicara tentang transformasi orientasi,” ujarnya.
Kiai Asep menegaskan, memasuki abad kedua, NU menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa ketika organisasi tersebut didirikan. Indonesia telah merdeka sehingga orientasi perjuangan NU harus menyesuaikan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan nilai dasar yang diwariskan para pendirinya.
“Kalau dulu Nahdlatul Ulama didirikan adalah untuk sebuah tujuan yaitu Indonesia merdeka dan Islam yang dikembangkan, didominankan di pesantren-pesantren harus Ahlussunnah wal Jamaah,” katanya.
Ia berharap dialog publik semacam itu dapat menjadi ruang refleksi bagi warga NU, khususnya generasi muda, untuk memahami kembali akar sejarah organisasi sekaligus merumuskan arah kepemimpinan NU pada masa mendatang.
Bagi Kiai Asep, transformasi NU harus tetap menempatkan ulama sebagai sumber keteladanan, pesantren sebagai basis pendidikan dan kaderisasi, serta nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan dalam membangun persatuan, menjaga kebangsaan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. (*)
