SURABAYA, Wartatransparansi.com — DPRD Kota Surabaya menyoroti adanya perbedaan data desil yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kondisi sosial ekonomi sebagian warga di lapangan. Persoalan tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar pemetaan kemiskinan dan penyaluran program pemerintah tidak salah sasaran.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, William Wirakusuma, meminta BPS dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat sinergi dalam melakukan pendataan masyarakat. Menurutnya, data yang akurat harus menjadi pijakan utama dalam menentukan kondisi kesejahteraan warga.
William mengatakan, penentuan desil dilakukan berdasarkan hasil pendataan BPS melalui survei terhadap masyarakat. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi sosial ekonomi.
“Jadi, penentuan desil itu kan berdasarkan data dari BPS. BPS yang turun ke bawah, survei, kemudian dibagi 10 desil,” kata William, Rabu (12/8/2026).
Namun, dalam praktiknya, hasil pendataan tersebut tidak selalu sejalan dengan basis data yang dimiliki Pemkot Surabaya. William mencontohkan, terdapat warga yang menurut data Dinas Sosial (Dinsos) masuk kategori pra-miskin atau miskin, tetapi dalam klasifikasi desil justru tercatat sebagai masyarakat yang lebih sejahtera.
Perbedaan tersebut, menurut dia, menjadi sinyal bahwa proses validasi data perlu diperkuat. BPS dan Pemkot Surabaya dinilai tidak cukup hanya mengandalkan data masing-masing, tetapi perlu melakukan verifikasi bersama secara langsung di tingkat masyarakat.
“Nah, seharusnya BPS bekerja sama dengan Pemkot untuk bekerja bareng-bareng di bawah. Karena ternyata data dari BPS dan data dari Pemkot itu ada perbedaan,” tegasnya.
William berharap persoalan tersebut segera mendapatkan solusi. Terlebih, data desil memiliki peran penting dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan.
Ia juga meminta masyarakat aktif melakukan pengecekan terhadap status desil masing-masing. Jika klasifikasi yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, warga dapat mengajukan koreksi melalui mekanisme yang tersedia.
“Di situ nanti ada pilihan untuk koreksi data. Nah, nanti bisa mengajukan koreksi data ke situ, nanti BPS akan survei ulang lagi,” jelas William.
Politisi PSI itu menduga salah satu penyebab munculnya perbedaan data adalah kendala ketika petugas melakukan pendataan di lapangan. Tidak semua warga dapat ditemui secara langsung karena sebagian masyarakat bekerja sejak pagi hingga malam.
Dalam kondisi tersebut, informasi mengenai kondisi ekonomi warga berpotensi diperoleh dari lingkungan sekitar. Jika informasi yang didapat tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, data yang dihasilkan pun berisiko tidak akurat.
“Karena warga masyarakat yang di desil 1 sampai 5 ini kan kalau pagi hari atau bahkan sampai malam kan mereka kerja. Waktu didatangi mungkin tidak ada, sehingga datanya tidak ter-update dengan kondisi ekonomi yang saat ini,” bebernya.
William menilai, pembaruan data secara berkala menjadi langkah penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Sebab, kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah sewaktu-waktu, baik akibat kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan maupun perubahan tanggungan keluarga.
Karena itu, ia mendorong BPS dan Pemkot Surabaya membangun pola pendataan yang lebih kolaboratif. Perangkat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan juga dapat dilibatkan untuk membantu memastikan informasi warga sesuai dengan realitas di lapangan.
Dengan data yang lebih valid dan mutakhir, William berharap program pengentasan kemiskinan di Surabaya dapat menyasar kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Sinkronisasi data juga dinilai penting untuk mencegah warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat akibat kesalahan klasifikasi desil. (*)
