SURABAYA, WartaTransparansi.com — Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., menilai KH. Asep Saifuddin Chalim memiliki kapasitas dan jaringan yang kuat untuk ikut mengakhiri faksionalisme di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pernyataan itu disampaikan Prof. Imam Ghazali dalam Dialog Publik bertajuk “Transformasi dan Reorientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Pengurus Pusat Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) bekerja sama dengan Jurnalis Grahadi di Aula JKSN Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Dialog tersebut digelar menjelang Muktamar ke-35 NU yang direncanakan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada akhir Agustus 2026.
Menurut Prof. Imam, NU saat ini memiliki sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih kuat dibandingkan era 1960-an. Banyak kader Nahdliyin yang telah menjadi akademisi, profesional, hingga birokrat dan tersebar di berbagai perguruan tinggi terkemuka.
“NU sekarang tentu saja berbeda dengan NU di tahun 60-an. Sarjana-sarjana sekarang sudah begitu banyak,” ujarnya.
Namun, ia menilai potensi tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam kepengurusan NU di tingkat pusat. Karena itu, momentum Muktamar ke-35 dinilai harus menjadi kesempatan untuk menghadirkan figur-figur profesional dan berintegritas ke dalam kepengurusan.
Dalam konteks tersebut, Prof. Imam menyebut KH. Asep Saifuddin Chalim sebagai salah satu figur yang potensial. Menurutnya, Kiai Asep memiliki kemampuan serta rekam jejak interaksi yang luas dengan kalangan profesional dan birokrat.
“KH Asep sangat potensial, kalau ini tidak diambil ya tetap yang mengendalikan ya itu-itu saja,” katanya.
Prof. Imam menegaskan, persoalan paling mendesak dalam kepemimpinan NU ke depan adalah mengakhiri faksionalisme di tubuh PBNU. Ia berharap jajaran Syuriyah maupun kepemimpinan NU diisi figur yang mampu merangkul seluruh elemen dan memperkuat persatuan.
“Hal paling utama dalam kepemimpinan NU yang akan datang adalah menghilangkan faksionalisme di tubuh PBNU. Tidak boleh ada lagi kubu-kubuan atau faksi-faksi yang saling memecah belah. PBNU membutuhkan kepemimpinan yang merekatkan,” tegasnya.
Ia bahkan berharap KH. Asep dapat mengambil peran strategis dalam struktur kepemimpinan NU mendatang, baik sebagai Rais Aam maupun bagian dari jajaran Syuriyah.
“Kalau tidak menjadi Rais Aam, menjadi Syuriyah. Saya harap Kiai Asep masuk di situ, tetapi bisa memengaruhi, pokoknya faksi ini harus selesai,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP JKSN Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA., menekankan pentingnya Muktamar ke-35 menjadi momentum mengembalikan kepemimpinan NU pada khittah perjuangan organisasi.
Kiai Asep mengingatkan bahwa NU lahir dari jaringan pesantren dan perjuangan para ulama dalam menjaga nilai keagamaan sekaligus kebangsaan. Karena itu, regenerasi kepemimpinan harus tetap berpijak pada integritas, kearifan, dan amanah sejarah.
Ia menilai transformasi dan reorientasi kepemimpinan diperlukan agar NU memasuki abad kedua dengan organisasi yang solid serta kembali pada tujuan awal pendiriannya.
“Regenerasi kepemimpinan melalui Muktamar seharusnya menjaga amanah sejarah tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan, kecurangan, dan kezaliman dalam proses berorganisasi harus dihentikan demi menjaga kejayaan NU di abad kedua,” pungkasnya. (*)
