MOJOKERTO, WartaTransparansi.com – Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc. M.Hum, memberangkatkan 30 Pelajar rintisan Sekolah Rakyat (SR) asal Kabupaten Mojokerto menuntut ilmu di Kota Kediri. Momen ini sebagai langkah awal memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, Senin (13/7/2026).
“Ini merupakan investasi terbaik untuk masa depan. Karena pendidikan yang kita berikan hari ini, hasilnya akan kita petik 10, 20 tahun mendatang,” tegas Gus Barra panggilan akrab Bupati Mojokerto saat peleasan 30 pelajar di hadapan para orang tua di Pendopo Graha Majatama Pemkab Mojokerto.
Dijelaskan Pemkab Mojokerto memang sudah ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu lokasi rintisan Sekolah Rakyat program Presiden Prabowo Subianto. Namun karena pembangunan gedung di Mojokerto masih dalam proses, maka 30 siswa angkatan pertama ini sementara dititipkan di Sekolah Rakyat Kota Kediri.
Bupati Al Barra memastikan, penempatan di Kediri bersifat sementara. “Nanti sambil berjalan, kalau kemudian sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Mojokerto terbangun, maka putra putri Bapak Ibu akan kembali lagi di Kabupaten Mojokerto,” janji Gus Barra.
Menurut Gus Barra langkah ini ini juga bentuk keadilan sosial. “Negara hadir bukan hanya untuk yang datanya lengkap, tapi untuk yang benar-benar butuh,” terangnya.
Dijelaskan sebagai sekolah asrama, seluruh kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Mulai dari seragam, makan 3 kali sehari, tempat tinggal, kesehatan, hingga uang saku.
Bupati Al Barra berulang kali menenangkan para orang tua, agar Bapak Ibu bisa ikhlaskan putra putri panjenengan untuk meniuntut ilmu bersekolah di Sekolah Rakyat yang ada di Kota Kediri yang sudah lengkap dengan asrama sebagai tempat tinggal, jadi semuanya sudah dipenuhi, mulai dari makan, tempat tidur , uang jajan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pelajar SR,”tegasnya.
“Bapak Ibu jangan khawatir putra -putrinya yang tinggal di asrama sekolah rakyat di Kediri nanti bisa makan atau tidak, dapat tempat tidur atau tidak, termasuk di sana nanti bisa jajan atau tidak. Rasa kekawatiran itu harus bisa dihilangkan, karena semua yang bapak-Ibu khawatirkan itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, dan sesuai dengan yang dibutuhkan pelajar” papar Gus Barra.
Bupati Al Barra juga menyampaikan pesan paling mengena pada wali murid sekaligus mengajak orang tua untuk melihat lebih jauh ke depan. Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai solusi jangka panjang. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan dibina secara menyeluruh: akademik, karakter, keterampilan, hingga kesehatan. Tujuannya satu: melahirkan generasi unggul dari desa untuk Indonesia Emas 2045.
“Bapak dan Ibu wali murid Sekolah Rakyat yang hadir disini, yang perlu panjenengan ingat dan ketahui bahwa investasi yang paling berharga di dunia ini terhadap anak-anak kita adalah investasi pendidikan. Kalau panjenengan menitipkan harta sebanyak apa pun, harta itu akan habis. Tapi kalau panjenengan menitipkan pendidikan, maka insyaallah dia akan menjadi anak yang berguna dan bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara,” pungkas Bupati Al Barra
Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP., menyampaikan bahwa untuk pelajar Sekolah Rakyat (SR) perintis di Kab. Mojokerto untuk sementara tetap bisa mengenyam proses belajar mengajar di SR Kota Kediri, mengingat Pembangunan SR di Kab. Mojokerto masih berproses, tinggal menunggu kendala di lapangan.
“Kondisi pada saat ini pemerintah Kabupaten Mojokerto, sudah mengusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang lengkap dengan asramanya. Mudah-mudahan akan segera terealisasi sehingga segera terbangun dan pada tahun 2027 bisa dimanfaatkan,”jelasnya.
Disebutkan sehubungan statusnya masih rintisan dan proses usulan, maka kuota yang diberikan pusat hanya 30 anak. “Karena kita ada sekolah rintisan dan masih dalam proses usulan, maka dari itu kita hanya diberikan kuota 30 dan akan dititipkan di Sekolah Rakyat Kota Kediri, karena sarana SR-nya sudah lengakap dan siap”kata Tedjo, panggilan akrap Kadinsos Kab. Mojokerto.
Dijelaskan seluruh proses dilakukan melalui aplikasi “Setara” milik Kementerian Sosial yang datanya bersumber dari DTKS desil 1 dan 2. Namun demi asas keadilan, pihaknya bersama BPS melakukan verifikasi lapangan.
“Karena ini kita berbicara hak untuk memperoleh keadilan, tidak menutup kemungkinan. Ada di dalam aplikasi Setara tersebut kategori masyarakat benar-benar tidak mampu, ditemukan beberapa yang masuk dalam Desil 3,” ungkapnya.
“Kondisi 30 pelajar ini benar-benar sangat-sangat tidak mampu. Sehingga keluarga tersebut langsung kami lakukan pembaruan data. Berdasarkan kacamata kami Dinas Sosial bersama BPS, keluarga tersebut lebih layak jika masuk pada Desil 1 dan 2,”pungas Kadinsos Kab. Mojokerto. (Adv/kom)
