MOJOKERTO, WartaTransparansi.com – Pemerintah kota (Pemkot) se Indonesia menyepakati 10 rekomendasi yang akan menjadi usulan bersama pemerintah kota kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan kota yang lebih tangguh dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kesepkatan tersebut dihasilkan forum Pemkot se Indonesia pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) resmi di Kota Medan, Jum at (3/7).
10 rekomendasi yang disepakati meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK, penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, penataan ruang dan kerja sama antardaerah, penguatan kepastian hukum, serta pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota berkelanjutan.
“Rekomendasi ini lahir dari kebutuhan riil yang dihadapi pemerintah kota. Kami berharap hasil Rakernas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang semakin mendukung daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”tegas Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari sekaligus Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Dewan Pengurus APEKSI.
Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut mengatakan, tantangan pembangunan kota tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Melalui APEKSI, semangat kolaborasi harus terus diperkuat. Kota yang tangguh bukan hanya memiliki pembangunan fisik yang baik, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menjaga lingkungan, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ning Ita, dikonfermasi via telepon seluler saat perjalanan pulang dari Medan ke Mojokerto, Jum at (3/7/2026).
Mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, Rakernas yang berlangsung pada 28 Juni–4 Juli 2026 ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota, seperti penguatan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, digitalisasi pelayanan, ketahanan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain sidang utama, Rakernas juga diisi berbagai forum, seperti Youth City Changers, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital, Forum Pangan, Forum Bisnis dan Investasi, Karnaval Budaya Nusantara, serta Indonesia City Expo. Seluruh hasil pembahasan kemudian disepakati dalam sidang pleno.(*).
