JAKARTA, WartaTransparansi.com – Pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi dengan melibatkan dunia usaha dan para duta besar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini dinilai penting agar berbagai kesepakatan antarnegara dapat segera diwujudkan menjadi investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerj
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Kadin Indonesia Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Jakarta, Jumat (10/7), menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia fokus pada penguatan kedaulatan pangan, energi, serta transformasi digital. Menurutnya, adopsi teknologi harus berjalan seiring dengan upaya membangun kemandirian sumber daya nasional.
Airlangga menjelaskan, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan mineral, bonus demografi yang melek teknologi, serta pembangunan infrastruktur pendukung industri semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI). Saat ini Indonesia memiliki 182 pusat data yang tersebar di berbagai daerah, didukung jaringan serat optik internasional yang terus diperluas melalui Batam dan Bitung.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong penggunaan energi terbarukan dan implementasi biodiesel B50 yang telah menghemat devisa hingga Rp177 triliun serta menekan emisi karbon sekitar 44 juta ton per tahun. Sementara itu, Indonesia menargetkan kemandirian industri semikonduktor melalui pengembangan desain chip dan kemampuan perakitan, pengujian, serta pengemasan di dalam negeri.
Airlangga menambahkan, pemerintah berharap para duta besar negara sahabat turut mengawal realisasi berbagai nota kesepahaman investasi yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, menilai diplomasi ekonomi saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran dunia usaha. Menurutnya, kerja sama antarpemerintah harus diikuti dengan eksekusi konkret oleh pelaku bisnis agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Acara tersebut dihadiri 34 duta besar negara sahabat, jajaran Kemenko Perekonomian, pengurus Kadin pusat dan daerah, serta pelaku usaha dari berbagai sektor.
(din/ais)
