JAKARTA WartaTransparansi.com – Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang tengah mengusut dugaan korupsi di sektor pengadaan batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.
Menurutnya, penegakan hukum yang profesional, transparan, dan objektif merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Joko menegaskan, proses hukum yang sedang berjalan tidak seharusnya langsung dikaitkan dengan peristiwa blackout pada sistem kelistrikan. Ia mengingatkan bahwa penyebab gangguan kelistrikan merupakan persoalan teknis yang berbeda dengan dugaan tindak pidana korupsi.
“Publik perlu memahami bahwa dugaan korupsi merupakan ranah penegakan hukum, sedangkan penyebab blackout adalah persoalan teknis. Berdasarkan penjelasan Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada 25 Mei, gangguan listrik di Sumatra disebabkan oleh gangguan pada kabel transmisi, sehingga tidak tepat jika dugaan korupsi pengadaan batu bara langsung disimpulkan sebagai penyebab pemadaman tanpa hasil investigasi yang komprehensif,” kata Joko dalam keterangannya, Senin.
Ia meminta seluruh pihak menghormati proses penyelidikan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan tidak membangun spekulasi sebelum hasil pemeriksaan diumumkan secara resmi. Menurutnya, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi.
Selain mendukung proses hukum, KAMAKSI juga mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan batu bara. Joko menilai sistem pengadaan perlu dibuat lebih transparan, digital, dan akuntabel dengan pengawasan yang diperkuat sejak tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan kualitas dan harga batu bara.
Ia juga mengusulkan audit berkala, penguatan pengawasan internal, serta keterbukaan informasi kepada publik guna meminimalkan potensi penyimpangan. Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum, regulator, BUMN, pelaku usaha, dan masyarakat sipil diperlukan untuk membangun tata kelola energi yang berintegritas.
Joko menutup pernyataannya dengan mengimbau pengamat, akademisi, media, dan masyarakat agar mengedepankan informasi yang telah terverifikasi serta tidak terburu-buru menghubungkan dugaan korupsi dengan peristiwa blackout tanpa dasar hasil investigasi yang sah.
(din/ais)
