JAKARTA, Wartatransparansi.com – Tragedi memilukan kembali terjadi di perlintasan kereta api. Di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27 April 2026), tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek merenggut sedikitnya 15 nyawa dan melukai puluhan lainnya. Korban mayoritas berasal dari gerbong khusus perempuan—sebuah ironi di tengah upaya negara menjamin keamanan transportasi publik.
Dugaan awal menyebut kecelakaan dipicu taksi yang mogok di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Namun, menyederhanakan tragedi ini hanya sebagai kesalahan individu adalah bentuk pengingkaran terhadap persoalan yang lebih mendasar: lemahnya sistem keselamatan transportasi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah memerintahkan investigasi menyeluruh, termasuk memanggil operator taksi terkait dan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Langkah ini penting, tetapi publik menunggu lebih dari sekadar hasil investigasi—mereka menuntut perubahan nyata.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, telah menyampaikan permohonan maaf dan komitmen evaluasi total.
Namun, komitmen tanpa implementasi hanya akan menjadi pengulangan narasi setiap kali tragedi serupa terjadi.
Pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono yang menekankan bahwa keselamatan tidak boleh dibedakan berdasarkan gender patut diapresiasi. Fokus utama memang harus pada sistem transportasi yang aman dan terintegrasi, bukan sekadar pada siapa yang menjadi korban.
Sejarah telah memberi pelajaran mahal. Tragedi Bintaro 1987 terjadi akibat kesalahan komunikasi manusia, sementara Tragedi Bintaro 2013 dipicu kendaraan yang menerobos perlintasan. Kini, pola yang sama kembali terulang: perlintasan sebidang tanpa pengamanan memadai, lemahnya pengawasan, dan respons sistem yang tidak cukup cepat.
Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan mengapa sistem masih membiarkan ruang bagi kesalahan fatal. Di era teknologi saat ini, keberadaan sistem peringatan otomatis, pengamanan perlintasan, hingga integrasi kendali lalu lintas seharusnya mampu mencegah kecelakaan semacam ini.
Rencana pembangunan flyover atau underpass di perlintasan padat adalah langkah yang tepat, tetapi tidak boleh berhenti pada wacana.
Tragedi demi tragedi telah menunjukkan bahwa perlintasan sebidang adalah titik rawan yang membutuhkan penanganan serius dan terukur.
Negara tidak boleh abai. Keselamatan publik bukan sekadar janji, melainkan kewajiban. Jika setiap tragedi hanya berujung pada evaluasi tanpa perubahan sistemik, maka yang kita tunggu hanyalah tragedi berikutnya.
Bekasi Timur bukan sekadar kecelakaan. Ia adalah alarm keras bahwa sistem keselamatan transportasi kita masih rapuh—dan waktu untuk berbenah tidak lagi bisa ditunda. (Red)
