Oleh: Bonang Adji Handoko
Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK)
KOTA selalu memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah wajah yang tampak di depan kamera: festival-festival besar, panggung seni yang ramai, poster-poster penuh slogan kebudayaan, dan pidato-pidato heroik atas nama rakyat.
Tetapi wajah kedua adalah wajah yang jarang terlihat dihadapan publik: ruang latihan yang bocor ketika hujan, komunitas kecil yang kesulitan biaya listrik, seniman kampung yang berpindah-pindah tempat karena tak punya ruang tetap, serta anak-anak muda yang ingin belajar berkesenian namun tidak pernah benar-benar menemukan celah pintu masuk.
Di Surabaya, dua wajah itu kini sedang bertabrakan. Dan benturan itu paling terasa di dalam Balai Pemuda.
Arena yang dahulu menjadi rumah kebudayaan warga kota perlahan berubah menjadi arena pertarungan pengaruh antar aktor panggung.
Ironisnya, hari ini semua orang mengaku sedang menyelamatkan kebudayaan.
Padahal yang seringkali diselamatkan hanyalah posisi masing-masing di atas panggung sosial.
Kita sekarang hidup di zaman ketika ‘kemarahan jauh lebih mudah diproduksi’ dibanding kerja kebudayaan itu sendiri.
Media sosial melahirkan iklim baru: siapa yang paling keras berbicara dianggap paling peduli. Siapa yang paling lantang mengutuk dianggap paling berpihak pada rakyat. Siapa yang paling sering tampil dalam forum-forum kritik dianggap otomatis menjadi penjaga kebudayaan.
Padahal kebudayaan tidak pernah tumbuh dari keributan semata. Ia tumbuh dari ketekunan yang sunyi. Dari orang-orang yang datang lebih awal untuk membuka ruang latihan. Dari mereka yang membersihkan aula setelah pertunjukan selesai. Dari mereka yang mendampingi anak-anak kecil belajar teater, musik, atau ludruk tanpa kamera dan tanpa tepuk tangan.
Tetapi kerja-kerja sunyi semacam itu hari ini kalah populer dibanding pertunjukan kemarahan.
Akibatnya ruang kebudayaan berubah menjadi ruang kompetisi moral.
Semua ingin tampak paling revolusioner. Atau berteriak sebagai orang yang berjiwa progresif revolusioner.
Semua ingin menjadi wajah utama perlawanan.
Namun sangat sedikit yang benar-benar siap menjalankan tanggung jawab pengelolaan kebudayaan secara panjang.
Ketika konflik pengelolaan Balai Pemuda mencuat, publik menyaksikan ledakan solidaritas yang luar biasa.
Poster-poster perlawanan memenuhi media sosial. Diskusi digelar. Puisi dibacakan. Orasi dikumandangkan. Tetapi ketika pembicaraan mulai masuk pada hal-hal mendasar—tentang tata kelola, sistem penggunaan ruang, tanggung jawab operasional, regenerasi komunitas, transparansi akses publik—suasana mulai berubah sunyi.
Karena ternyata merawat rumah kebudayaan jauh lebih sulit dibanding meneriakkan slogan penyelamatan kebudayaan.
Kebudayaan membutuhkan struktur.
Membutuhkan kesediaan berbagi ruang.
Membutuhkan sistem yang adil
Membutuhkan disiplin kolektif.
Dan yang paling penting: membutuhkan kerendahan hati untuk tidak merasa paling memiliki ruang kebudayaan itu sendiri.
Di fase inilah Surabaya menghadapi persoalan kebudayaan yang lebih serius daripada sekadar konflik pengelolaan gedung.
Kota ini sedang mengalami krisis ekosistem kebudayaan.
Yang tumbuh bukan lagi tradisi merawat ruang bersama, melainkan tradisi membangun lingkaran pengaruh.
Satu kelompok menguasai ruang.
Kelompok lain melawan.
Ketika kelompok pertama melemah, kelompok baru masuk menggantikannya.
Lalu siklus yang sama terus berulang.
Yang berubah hanya aktornya. Sedangkan pola sistem kekuasaannya tetap sama. Akibatnya Balai Pemuda dan ruang-ruang budaya lainnya tidak pernah benar-benar menjadi rumah terbuka bagi seluruh warga kota.
Ia lebih sering menjadi wilayah yang dikuasai kelompok tertentu dengan bahasa eksklusifnya masing-masing.
Sementara komunitas-komunitas kecil di kampung tetap berada di luar pagar.
Seniman jalanan tetap berjalan sendiri.
Anak-anak muda tetap kesulitan menemukan ruang belajar yang sehat.
Dan publik hanya menyaksikan pergantian elite kebudayaan dari waktu ke waktu. Situasi ini berbahaya.
Karena ketika kebudayaan terlalu lama dikuasai logika panggung, maka seni kehilangan fungsi sosialnya.
Ia tidak lagi menjadi ruang perjumpaan warga kota. Ia berubah menjadi alat legitimasi sosial. Menjadi identitas kelompok. Menjadi industri citra.
Padahal Surabaya memiliki akar budaya yang jauh lebih kuat daripada sekadar pertunjukan konflik elite seni.
Kota ini dibangun oleh kultur Arek yang egaliter, terbuka, gotong royongndan penuh solidaritas sosial.
Budaya kampung Surabaya sejak dahulu bertumbuh dari kebersamaan: cangkrukan, ludruk rakyat, musik patrol, rembug warga, dan ruang-ruang pertemuan yang cair.
Kebudayaan Surabaya sejatinya lahir dari semangat guyub, bukan monopoli komunitas secara eksklusif.
Karena itu jalan keluarnya bukan sekadar mengganti pengelola atau menciptakan kelompok baru.
Saat ini dibutuhkan adalah membangun kembali kesadaran bahwa ruang budaya adalah rumah bersama. Rumah yang harus dijaga bersama.
Bukan diperebutkan. Bukan dimiliki segelintir orang. Bukan dijadikan alat membangun popularitas.
Tetapi diwariskan.
Kepada anak-anak muda.
Kepada komunitas kecil.
Kepada generasi berikutnya yang mungkin hari ini belum memiliki akses masuk ke dalam ruang kebudayaan kota.
Sebab ukuran sejati seorang pejuang kebudayaan bukanlah seberapa keras ia berteriak di atas panggung.
Melainkan seberapa lama ia sanggup tinggal menjaga rumah bahkan ketika lampu panggung telah padam. (*)
Surabaya, 11 Mei 2026.
