MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, memasuki babak yang menarik. Perebutan kursi Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 tak lagi ditentukan dengan hitung-hitungan suara seperti pemilihan langsung.
Peserta muktamar telah menyepakati mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Keputusan itu lahir dalam Sidang Pleno III setelah 401 dari 552 suara menyetujui perubahan mekanisme. Sebanyak 150 suara memilih tetap menggunakan sistem langsung, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.
Dengan keputusan tersebut, peta persaingan calon Ketua Umum PBNU pun berubah.
Jika sebelumnya dukungan PWNU dan PCNU menjadi modal utama dalam pemungutan suara, kini dukungan itu lebih berfungsi sebagai usulan nama. Keputusan akhirnya berada pada sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam tim AHWA, setelah memperoleh persetujuan Rais Aam terpilih.
Di sinilah menariknya.
Nama-nama yang selama ini ramai diperbincangkan masih berada di arena. Ada petahana KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, ada KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, serta sejumlah nama lain seperti KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dan KH Abdussalam Shohib (Gus Salam).
Gus Yahya tentu memiliki modal sebagai petahana. Laporan pertanggungjawaban kepengurusannya diterima dalam muktamar. Itu menunjukkan bahwa secara organisasi, kepengurusan sebelumnya masih memiliki pijakan yang cukup kuat.
Namun, sistem AHWA membuat kekuatan organisasi tidak otomatis berubah menjadi kemenangan.
Di sisi lain, Gus Kikin memiliki modal kultural yang tidak kecil. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng dan Ketua PWNU Jawa Timur, ia memiliki kedekatan dengan tradisi pesantren sekaligus jaringan NU yang luas.
Posisinya sebagai bagian dari keluarga besar KH Hasyim Asy’ari juga menjadi kekuatan simbolik yang sulit diabaikan dalam forum yang keputusan akhirnya berada di tangan para kiai sepuh.
Sementara Gus Rozin membawa warna berbeda. Ketua PWNU Jawa Tengah dan Katib Syuriah PBNU itu merepresentasikan generasi yang lebih muda dengan pengalaman organisasi dan jaringan pesantren yang luas.
Adapun Gus Yusuf dan Gus Salam bisa menjadi bagian penting dari poros rekonsiliasi. Keduanya membawa narasi persatuan dan keseimbangan di tengah perubahan mekanisme pemilihan.
Namun, satu hal kini menjadi jelas: jumlah dukungan di bawah tidak lagi menjadi satu-satunya penentu.
AHWA menggeser pusat gravitasi pemilihan dari arena suara ke ruang musyawarah para kiai.
Karena itu, komunikasi, rekam jejak, visi kepemimpinan, kemampuan merawat persatuan, dan terutama penerimaan di kalangan kiai sepuh akan menjadi sangat menentukan.
Hingga Minggu, 30 Agustus 2026, proses pemilihan masih berlangsung. Nama Ketua Umum PBNU terpilih belum diumumkan secara resmi.
Maka, untuk sementara, semua kandidat masih memiliki peluang.
Muktamar kali ini bukan sekadar soal siapa yang paling banyak mendapat dukungan. Pertanyaan terbesarnya justru: siapa yang paling mampu mendapatkan kepercayaan AHWA dan menyatukan NU setelah muktamar?
Di situlah pertarungan sebenarnya berlangsung.
(ais)
