Oleh: Didik Haryono
Ketua DPD Partai Golkar Magetan
Anggota Banggar DPRD Magetan
APBD untuk siapa? Pertanyaan sederhana ini sesungguhnya menjadi kunci untuk membaca dinamika pro dan kontra dalam pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Magetan Tahun 2026.
Jawabannya tentu jelas: APBD adalah untuk rakyat.
Karena itu, setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Setiap program yang diusulkan pemerintah semestinya diuji dengan satu pertanyaan mendasar: seberapa besar manfaatnya bagi rakyat?
APBD pada dasarnya merupakan rencana keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena masih berupa sebuah rencana, maka pembahasannya membutuhkan proses yang matang, kritis, dan terbuka. Tujuannya agar setiap kebijakan anggaran benar-benar mampu menopang fungsi pemerintahan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pada akhirnya, seluruh fungsi pemerintah itu bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan rakyat, baik melalui pelayanan publik, pembangunan sosial, penguatan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Partisipasi Publik Bukan Gangguan
Jika APBD berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah semestinya proses pembahasannya juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin lengkap pula gambaran mengenai kebutuhan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Semakin banyak perspektif yang didengar, semakin kaya pula pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPRD.
Karena itu, munculnya pro dan kontra terhadap sejumlah program pemerintah dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 seharusnya tidak dipandang sebagai gangguan. Sebaliknya, pro dan kontra adalah bagian dari demokrasi dan bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Perbedaan pendapat justru memberikan kesempatan kepada DPRD dan pemerintah daerah untuk menguji kembali setiap usulan program.
Apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat?
Apakah program itu menjawab persoalan yang paling mendesak?
Apakah anggaran yang dialokasikan sudah sebanding dengan manfaat yang akan diterima masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu penting diajukan sebelum sebuah program akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari APBD.
Dari respons publik itulah pengambil kebijakan dapat melakukan evaluasi: apakah sebuah program perlu dilanjutkan, diperbaiki, dikurangi, atau bahkan ditunda untuk digantikan dengan program yang lebih mendesak.
Karena itu, rasanya kurang tepat jika ada anggapan bahwa pembahasan Perubahan APBD cukup dilakukan antara pemerintah daerah dengan Badan Anggaran dan komisi-komisi di DPRD.
Memang, secara kelembagaan DPRD dan pemerintah daerah memiliki kewenangan formal dalam pembahasan dan penetapan APBD. Namun, secara substansi, APBD adalah uang rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Maka suara rakyat tidak semestinya ditempatkan di luar proses pengambilan keputusan.
Prioritas Harus Diuji dengan Kebutuhan Rakyat
Mendengar suara publik juga penting untuk mengukur tingkat urgensi sebuah program.
Skala prioritas memang tidak selalu mudah diukur secara matematis. Ada pertimbangan teknis, administratif, ekonomi, sosial, dan politik di dalamnya. Tetapi suara masyarakat dapat menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah sebuah program benar-benar dibutuhkan.
Program yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat biasanya akan mendapatkan dukungan. Sebaliknya, program yang dinilai tidak mendesak ketika masih banyak persoalan dasar yang belum terselesaikan tentu sangat mungkin menimbulkan pertanyaan publik.
Di sinilah pentingnya pemerintah dan DPRD membaca suasana batin masyarakat.
Contohnya adalah rencana pembangunan toilet sekolah dengan konsep satu desa satu program senilai sekitar Rp5 miliar.
Tidak ada yang mempersoalkan pentingnya toilet yang layak di sekolah. Fasilitas sanitasi merupakan bagian penting dari lingkungan pendidikan yang sehat dan nyaman. Tetapi persoalannya bukan sekadar penting atau tidak penting.
Pertanyaannya adalah: apakah program tersebut merupakan prioritas paling mendesak saat ini?
Mayoritas masyarakat tentu memahami bahwa sekolah-sekolah sudah memiliki toilet, meskipun kualitas dan kelayakannya berbeda-beda. Pada saat yang sama, berdasarkan data pokok pendidikan Dinas Pendidikan, terdapat sekitar 90 ruang kelas yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang maupun berat.
Memang, ada program renovasi sekolah yang bersumber dari APBN. Tetapi fakta bahwa masih terdapat ruang kelas yang membutuhkan penanganan semestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas anggaran daerah.
Jangan sampai pemerintah sibuk mempercantik bagian yang sudah ada, sementara bagian yang lebih mendasar justru masih membutuhkan pertolongan.
Bukan Menolak, Tetapi Menguji Prioritas
Hal yang sama berlaku terhadap rencana pembangunan videotron senilai sekitar Rp3,5 miliar dan pengadaan mobil dinas camat sekitar Rp5 miliar.
Apakah videotron tidak penting?
Tentu penting. Videotron dapat menjadi sarana informasi dan publikasi pemerintah sekaligus menunjukkan adaptasi pemerintah daerah terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi.
Apakah mobil dinas camat tidak bermanfaat?
Tentu bermanfaat. Mobil dinas dapat menunjang mobilitas camat dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan menjangkau masyarakat di wilayahnya.
Tetapi kembali lagi pada pertanyaan awal: APBD untuk siapa?
Ketika kita melihat kondisi Magetan saat ini, terdapat persoalan lain yang juga membutuhkan perhatian serius.
Sekitar 230 kilometer jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak. Ada sekitar 2.400 rumah warga yang belum layak huni. Jumlah pengangguran mencapai sekitar 29.000 orang. Di sektor pertanian, para petani juga mulai mengeluhkan tingginya biaya produksi akibat keterbatasan pupuk subsidi dan ancaman hama.
Maka, persoalannya bukan memilih antara pembangunan videotron atau perbaikan jalan. Bukan pula antara mobil camat atau rumah tidak layak huni.
Persoalannya adalah bagaimana pemerintah menyusun urutan prioritas secara bijaksana ketika kemampuan anggaran terbatas, sementara kebutuhan masyarakat sangat banyak.
Jangan Sampai APBD Kehilangan Arah
Pemerintah tentu membutuhkan sarana digitalisasi. Pemerintah juga membutuhkan kendaraan operasional. Sekolah membutuhkan toilet yang layak.
Tetapi pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan jalan yang bisa dilalui dengan aman. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang layak. Keluarga miskin membutuhkan rumah yang sehat dan manusiawi. Para pencari kerja membutuhkan lapangan pekerjaan. Petani membutuhkan dukungan agar biaya produksinya tidak semakin berat.
Semua kebutuhan tersebut sama-sama penting. Namun, tidak semuanya bisa dikerjakan sekaligus dalam waktu yang sama.
Karena itu, dibutuhkan kebijaksanaan dalam menentukan prioritas.
Digitalisasi tetap berjalan, tetapi jangan sampai mengalahkan kebutuhan dasar. Kinerja camat tetap ditingkatkan, tetapi jangan sampai persoalan infrastruktur dasar terabaikan. Fasilitas sekolah tetap diperbaiki, tetapi jangan hanya berorientasi pada program yang mudah dilihat hasilnya.
APBD harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat sebanyak-banyaknya.
Inilah mengapa suara publik penting. Kritik masyarakat bukan berarti anti-pembangunan. Protes bukan berarti menolak pemerintah. Perbedaan pandangan bukan pula bentuk penghambatan.
Justru dari kritik dan perbedaan pendapat itulah pemerintah dan DPRD dapat menemukan kebijakan yang lebih tepat.
Sebab, ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa banyak program yang berhasil dianggarkan. Bukan pula seberapa besar nilai proyek yang berhasil dibelanjakan.
Ukuran keberhasilan APBD adalah seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, kita semua tentu menginginkan APBD Magetan yang tidak hanya terserap, tetapi benar-benar bermanfaat.
APBD bukan milik pemerintah. Bukan milik DPRD. Bukan milik kelompok tertentu.
APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan.
Maka, sebelum menetapkan setiap program dalam Perubahan APBD 2026, mari kita kembali pada pertanyaan paling sederhana:
APBD untuk siapa?
Jawabannya harus selalu sama: untuk rakyat Magetan.
Karena sebaik-baiknya pemerintah bukanlah pemerintah yang paling banyak membelanjakan anggaran, melainkan pemerintah yang mampu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyatnya. (*)
