JEMBER, WartaTransparansi com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan partainya tetap menginginkan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, dilaksanakan secara langsung. Namun, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu diperbaiki agar kualitas demokrasi semakin baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji saat menghadiri kegiatan Kauje di Universitas Negeri Jember, Jumat (3/7/2026), menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.
Menurut Sarmuji, apabila putusan MK nantinya semakin memperkuat pelaksanaan pemilu secara langsung, maka berbagai persoalan yang selama ini muncul harus menjadi perhatian bersama.
“Kita tidak ingin berbagai problem dalam pemilu langsung terus terjadi. Yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistemnya,” ujarnya.
Ia menilai salah satu persoalan utama adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan peserta pemilu. Kondisi tersebut, kata dia, memiliki korelasi dengan meningkatnya potensi praktik korupsi.
“Biaya politik yang sangat tinggi suka atau tidak suka berkorelasi dengan maraknya perilaku korupsi,” katanya.
Sarmuji menambahkan, tingginya ongkos politik juga berdampak pada banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karena itu, apabila pembahasan revisi undang-undang pemilu dan pilkada dilakukan, Partai Golkar akan tetap mengarahkan agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, disertai upaya penyempurnaan regulasi untuk menekan biaya politik dan mencegah praktik korupsi.
Ia juga menyatakan Partai Golkar akan mempelajari secara mendalam pertimbangan hukum dalam putusan MK. Fraksi Golkar di DPR, lanjutnya, akan melakukan kajian sebelum menentukan sikap resmi dalam pembahasan perubahan undang-undang. (*)
