SURABAYA, Wartatransparansi.com – DPD Partai Golkar Jawa Timur memperkuat peran bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Hukum dan HAM. Forum tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Golkar Jatim.
Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengatakan Rakornis Bidang Hukum dan HAM merupakan rangkaian agenda konsolidasi partai setelah sebelumnya digelar Rakornis bidang kaderisasi dan organisasi.
Menurutnya, Rakornis tersebut bertujuan mempertajam sekaligus menerjemahkan hasil keputusan Rakerda DPD Golkar Jatim yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Rakornis ini akan mempertajam, menerjemahkan apa yang telah menjadi keputusan di dalam rapat kerja daerah yang dilaksanakan pada beberapa bulan yang lalu,” kata Ali.
Ia menjelaskan, pembahasan dalam Rakornis selanjutnya akan diterjemahkan oleh bidang hukum dan HAM DPD Golkar Jatim agar dapat diterapkan hingga tingkat kabupaten dan kota.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Jatim, Yunda, menjelaskan terdapat sejumlah agenda utama yang dibahas dalam Rakornis tersebut.
Salah satunya mengenai Peraturan Organisasi (PO) Nomor 8 Partai Golkar yang mengatur penertiban aset partai. Aturan tersebut menjadi acuan untuk melakukan penataan terhadap aset berupa tanah maupun bangunan milik Partai Golkar.
“PO Nomor 8 ini akan membahas tentang Peraturan Organisasi dari DPP yang baru saja keluar untuk menertibkan tertib organisasi terhadap aset-aset Partai Golkar yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah aset Partai Golkar di Jawa Timur yang administrasinya perlu dirapikan. Karena itu, Rakornis menjadi momentum untuk melakukan inventarisasi dan penataan aset sesuai ketentuan organisasi.
“Ini waktunya kita untuk merapikan rumah kita sendiri melalui PO 8 ini,” katanya.
Bakumham Jadi Ujung Tombak Pelayanan Hukum
Agenda lainnya adalah pembentukan Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Pembentukan Bakumham merupakan tindak lanjut dari pembentukan badan serupa di tingkat DPP Partai Golkar.
Yunda mengatakan, keberadaan Bakumham diharapkan tidak sekadar menjadi pelengkap struktur organisasi. Badan tersebut harus mampu menjadi ujung tombak Partai Golkar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“DPP menginginkan Bakumham ini tidak hanya menjadi aksesoris di partai, namun menjadi ujung tombak partai dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Menurut dia, isu hukum dan HAM sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, Partai Golkar ingin menghadirkan ruang konsultasi sekaligus pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Program tersebut akan diwujudkan melalui konsultasi hukum gratis, baik secara mingguan, bulanan maupun tahunan.
“Kalau dikatakan tadi posko, ini menjadi tempat kita melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang membutuhkan jembatan ataupun pencerahan terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pastinya posko akan terbentuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, jajaran hukum dan HAM Partai Golkar juga telah bergerak melakukan konsultasi dan pendampingan hukum gratis di sejumlah daerah.
Evaluasi Bidang Hukum hingga Daerah
Rakornis juga menjadi momentum untuk memonitor pelaksanaan program bidang hukum dan HAM di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Setiap daerah nantinya akan menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan kepada DPD Golkar Jatim. Evaluasi tersebut diharapkan membuat program bidang hukum dan HAM berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata.
Di sisi lain, ketika ditanya mengenai wacana pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah, Ali menegaskan Partai Golkar Jatim akan mengikuti kebijakan dan instruksi DPP Partai Golkar.
“Sebagai partai tentu kita mengikuti apa yang akan menjadi instruksi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Kita tunggu,” kata Ali.
Terkait wacana efisiensi sejumlah badan usaha daerah yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Ali menyatakan prinsip efisiensi perlu menjadi perhatian.
“Efisiensi bagus. Karena memang kita harus efisien ini,” ujarnya.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi internal Partai Golkar Jatim tidak hanya diarahkan pada penguatan struktur organisasi, tetapi juga pada penataan aset, penguatan layanan hukum dan HAM, serta evaluasi program hingga tingkat daerah. (*)
