SURABAYA — Transformasi dan orientasi kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) harus tetap berakar pada nilai keulamaan, pesantren, kebangsaan, dan kemaslahatan umat. Hal itu mengemuka dalam Dialog Publik bertema “Transformasi-Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) di Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Ketua Umum JKSN sekaligus Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, mengatakan pembahasan masa depan NU tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan tujuan awal berdirinya organisasi.
Menurutnya, sejak awal para pendiri NU menginginkan organisasi tersebut menjadi besar dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, kepemimpinan NU harus dipegang figur yang memiliki kapasitas keulamaan, integritas, serta orientasi pengabdian.
Ia mencontohkan keinginan KH Abdul Wahab Hasbullah agar NU dipimpin tokoh besar seperti KH Hasyim Asy’ari. Menurut Asep, pembentukan NU juga berangkat dari kekuatan lembaga pesantren yang diwakili para ulama dan tokohnya.
“NU harus besar. NU harus kemudian menjadi organisasi yang akan eksis selamanya. Maka harus dipimpin oleh orang besar,” ujarnya.
Asep mengatakan, gagasan pembentukan NU melibatkan ulama dan pemilik pesantren melalui Komite Hijaz. Ia menyebut sekitar 65 pemilik pesantren besar hadir dalam proses tersebut. Dua hal yang menjadi perhatian utama kala itu adalah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan penguatan paham Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) di lingkungan pesantren.
Menurut dia, Aswaja memiliki karakter inklusif dan mengedepankan persatuan. Prinsip tersebut dinilai tetap relevan dalam kehidupan kebangsaan saat ini.
Ia juga menyoroti konsep mudara, yakni kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara terbuka dengan pihak lain tanpa kehilangan jati diri.
Dalam paparannya, Asep mengingatkan keterkaitan perjalanan NU dengan sejarah Indonesia. Ia mencontohkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Ia juga menyinggung sejumlah peristiwa sejarah lain yang menurutnya menunjukkan keterlibatan ulama dan tokoh NU dalam menjaga keutuhan Indonesia. Karena itu, ia menilai transformasi NU pada abad kedua tidak cukup hanya menyangkut perubahan struktur organisasi, tetapi juga harus menyentuh orientasi kepemimpinan.
Asep turut mengkritik pelaksanaan sejumlah muktamar NU, termasuk Muktamar Jombang dan Lampung. Ia mempertanyakan proses pemungutan serta penghitungan suara dalam salah satu muktamar dan menilai transparansi serta integritas harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan muktamar berikutnya.
“NU selalu tampil menyelamatkan Indonesia,” katanya.
Memasuki abad kedua, Asep berharap NU mampu menyesuaikan orientasi perjuangannya dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar organisasi. Ulama, pesantren, dan Aswaja, menurutnya, harus tetap menjadi pijakan dalam membangun persatuan, menjaga kebangsaan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. (zal/min)
