SURABAYA, Wartatransparansi.com – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengapresiasi kesigapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyiapkan langkah preventif menghadapi potensi kekeringan yang dapat mengancam lahan pertanian dan produksi pangan.
Apresiasi tersebut disampaikan Amran dalam rapat koordinasi penanganan kekeringan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi. Pemprov Jatim sangat sigap melakukan langkah preventif menghadapi musim kekeringan,” kata Amran.
Amran menyebut saat ini terdapat sekitar 200 hektare lahan yang mengalami kekeringan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah pertanian, khususnya untuk mengetahui ketersediaan sumber air di sekitar lahan sawah.
Menurutnya, lahan yang berada di sekitar sumber air dapat segera mendapatkan bantuan pompa. Sementara wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan perlu disiapkan sumur dangkal sebagai alternatif pasokan air.
“Yang terancam sebanyak satu juta hektare harus dipetakan. Mana yang ada air di sekitarnya diberikan pompa. Sedangkan yang tidak ada air dibangun sumur dangkal bersama Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Pemprov, bupati, camat, dan kepala desa,” jelasnya.
Amran menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelamatkan lahan pertanian sekaligus memastikan petani tidak menanggung beban akibat ancaman kekeringan.
“Yang kekeringan kita selamatkan. Intinya jangan ada petani terbebani,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota tengah melakukan sinkronisasi data guna mendapatkan pemetaan yang lebih presisi terhadap lahan yang mengalami maupun berpotensi terdampak kekeringan.
Menurut Emil, validasi data menjadi penting agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Semua kepala dinas, kepala daerah, dirjen berkumpul untuk mencocokkan luas lahan yang berpotensi kekeringan. Ada angka 200 hektare dan ada satu juta hektare. Namun, saya yakin petani Jatim tangguh dan sudah beradaptasi,” kata Emil.
Emil menjelaskan, langkah preventif yang dilakukan saat ini antara lain memetakan potensi sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.
Pemerintah pusat, lanjut dia, juga masih menyiapkan pompa, sementara pemetaan sumur bor terus dimatangkan. Data geolistrik akan dikroscek dengan data cekungan air yang dimiliki Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan BBWS Brantas.
“Cross-check dua data cekungan sangat penting dari dua balai bersama Dirjen Sumber Daya Air,” ungkapnya.
Selain sumber air, Emil menilai keberadaan embung juga memiliki peran penting, salah satunya sebagai bagian dari upaya menahan aliran banjir dari Kalilamong sekaligus mendukung ketersediaan air.
Ia juga menyampaikan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur telah selesai. Kondisi tersebut, menurut Emil, dapat semakin mengoptimalkan kawasan pangan, termasuk melalui pemanfaatan kawasan kehutanan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai kelestarian hutan.
“Tentu tetap aturan hutan lestari dengan memastikan tutupan hutan yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Emil berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin memperkuat kesiapan menghadapi potensi kekeringan. Ia meminta seluruh daerah segera mengidentifikasi sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk pompa serta memastikan kesiapan pembangunan sumur bor.
(fir/min)
