KEDIRI, WartaTransparansi.com – Pemerintah Kabupaten Kediri membangun 26 titik sumur submersible secara serentak di seluruh kecamatan pada 2026. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian sekaligus mengantisipasi ancaman kemarau panjang.
Pembangunan sumur submersible itu menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap petani, terutama untuk memastikan produktivitas lahan tetap terjaga ketika pasokan air berkurang.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah mendapat imbauan terkait potensi kemarau panjang sejak April 2026.
“Tahun 2026 ini, sejak Bulan April kita telah mendapatkan imbauan akan menghadapi kemarau panjang, untuk itu kita terus berupaya membantu petani supaya tetap bisa memperoleh air,” kata Sukadi, Kamis (24/9/2026).
Menurut dia, selain sumur submersible, dukungan infrastruktur pengairan pertanian juga diberikan dalam bentuk jaringan pipanisasi, pembangunan parit, hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
Pada 2026, bantuan sumur submersible secara keseluruhan telah disalurkan kepada 451 kelompok atau gabungan kelompok tani di Kabupaten Kediri.
“Pembangunan sumur submersible ini memang menjadi program yang sangat ditunggu petani untuk mencukupi kebutuhan air,” ungkap Sukadi.
Sukadi menyebut sektor pertanian menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat maupun Pemkab Kediri. Selama kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan petani, termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Bantuan infrastruktur pertanian tersebut diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan. Salah satu indikatornya yakni peningkatan indeks pertanaman (IP).
Dengan pengairan yang lebih terjamin, petani berpeluang menambah satu kali masa tanam dalam setahun. Untuk tanaman padi, misalnya, lahan yang sebelumnya hanya ditanami dua kali dapat ditingkatkan menjadi tiga kali tanam.
“Peningkatan indeks pertanaman ini, diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Mas Dhito untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tambah Sukadi.
Upaya tersebut berjalan beriringan dengan capaian nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Kediri. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, NTP pada 2026 mencapai 122, meningkat dibandingkan 113,05 pada 2025.
Dukungan infrastruktur pengairan juga dirasakan Kelompok Tani Jaya Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung. Daerah tersebut merupakan salah satu sentra tanaman cabai yang membutuhkan pasokan air cukup selama musim kemarau.
Perwakilan Kelompok Tani Jaya, Gatot Sujoko, mengatakan sebelum mendapat dukungan infrastruktur pengairan, petani harus membeli air menggunakan tangki. Biayanya mencapai Rp50.000 per meter kubik.
Kondisi tersebut mulai berubah setelah Pemkab Kediri memberikan bantuan pembangunan embung pada 2021 untuk menampung air hujan.
Kemudian pada 2024, kelompok tani kembali mendapat bantuan pembangunan Irigasi Tanah Dangkal (ITD). Namun, karena jaringan listrik belum tersedia hingga lokasi lahan, petani masih mengandalkan genset untuk menaikkan air.
Penggunaan genset membuat biaya pengairan tetap harus diperhitungkan. Meski demikian, biaya tersebut sudah dapat ditekan menjadi sekitar Rp10.000 per meter kubik.
Pada tahap berikutnya, pemerintah membangun sumur submersible sekaligus memfasilitasi program listrik masuk sawah. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin menekan biaya operasional pengairan dan memperluas cakupan lahan yang dapat ditanami.
Gatot mengatakan sebelumnya jaringan pengairan kelompok taninya mampu mencakup sekitar 30 hektare lahan. Dengan tambahan sumur submersible dan dukungan listrik, cakupan tersebut diharapkan bertambah.
“Harapan kami bisa menambah setidaknya hingga 60 hektare,” ucapnya.(*)
