JAKARTA — Pemerintah mendorong industri furnitur nasional memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Penguatan kualitas, desain, keberlanjutan produk, serta perluasan jejaring dengan buyer internasional dinilai penting untuk meningkatkan posisi Indonesia di pasar furnitur dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyelenggaraan International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA)+ 2026 menjadi momentum untuk memperluas pasar sekaligus mengurangi ketergantungan ekspor pada negara tujuan tertentu.
“Penyelenggaraan IFFINA+ hari ini menjadi penting sebagai salah satu bentuk sarana memitigasi risiko dengan jalan memperluas pasar, membangun hubungan langsung dengan pembeli internasional, serta mengurangi ketergantungan ekspor pada pasar-pasar tertentu,” ujar Airlangga secara virtual dalam IFFINA+ 2026, Kamis (24/9/2026) dikutip dari ekon.go.id.
Menurut Airlangga, industri pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi 18,50 persen dan pertumbuhan 4,52 persen secara tahunan. Industri furnitur menjadi salah satu subsektor dengan pertumbuhan tinggi, yakni mencapai 11,82 persen.
Peluang ekspor furnitur Indonesia juga dinilai masih terbuka. Neraca perdagangan industri furnitur tercatat surplus sejak 2021. Pada 2025, nilai ekspor mencapai USD2.390,68 juta, sedangkan impor sebesar USD1.917,37 juta, sehingga menghasilkan surplus USD473,31 juta.
Indonesia menempati peringkat ke-25 sebagai eksportir furnitur dunia pada 2025 dengan pangsa pasar 0,77 persen. Amerika Serikat menjadi pasar utama yang menyerap sekitar 60 persen ekspor furnitur Indonesia.
Airlangga menekankan perlunya pengembangan desain mengikuti perubahan selera konsumen global. Produk furnitur kini dituntut semakin fungsional, mudah disesuaikan, dan menggunakan material ramah lingkungan.
Potensi kayu dan rotan Indonesia dapat menjadi modal penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, industri masih menghadapi tantangan teknologi dan produktivitas karena 99,79 persen dari 4,45 juta unit usaha industri merupakan IKM.
Pemerintah menyiapkan sejumlah dukungan, antara lain insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, akses pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya, restrukturisasi mesin dan peralatan, serta fasilitasi promosi ekspor.
(din/ais)
