SURABAYA – Demonstrasi sejatinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ketika emosi massa mulai memuncak dan muncul pihak-pihak yang sengaja memancing kericuhan, tujuan awal aksi bisa berubah menjadi tindakan yang merugikan banyak pihak.
Pemandangan itu kembali terlihat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat sore (26/6/2026).
Aksi yang semula berlangsung sebagai penyampaian aspirasi berakhir ricuh. Sejumlah massa mencoba menerobos masuk ke halaman Grahadi melalui pintu timur. Upaya tersebut berhasil digagalkan aparat kepolisian, tetapi pagar di sisi timur mengalami kerusakan akibat aksi anarkis.
Peristiwa ini menjadi perhatian banyak kalangan. Terlebih, Grahadi baru saja menjalani proses perbaikan setelah sebelumnya juga mengalami kerusakan akibat aksi massa pada tahun lalu.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyayangkan kembali terjadinya perusakan terhadap fasilitas negara. Menurutnya, upaya perbaikan yang masih berjalan kini harus kembali menghadapi kerusakan baru.
Di tengah sorotan terhadap insiden tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang, Gus Hans (Kyai Muda Sahrul Ashar Asumta), mencoba melihat persoalan dari sisi psikologi massa.
Menurutnya, kericuhan dalam demonstrasi tidak semata-mata lahir karena aksi provokator di lapangan. Ada kondisi psikologis yang telah terbentuk sebelumnya, terutama melalui persepsi publik yang berkembang di media sosial, ungkapnya kepada wartatransparansi.com, Sabtu (27/6/2026)
Gus Hans menilai, ketika sebagian peserta aksi telah memiliki pandangan negatif terhadap pemimpin daerah, situasi emosional menjadi lebih mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan.
Dalam kondisi seperti itu, kata dia, seorang provokator tidak membutuhkan banyak usaha untuk memancing tindakan anarkis. Cukup dengan memulai satu aksi, seperti merusak pagar atau melempar benda, sebagian massa dapat terdorong mengikuti tindakan tersebut.
Fenomena itu dikenal dalam psikologi sosial sebagai bandwagon effect, yaitu kecenderungan seseorang mengikuti tindakan kelompok yang dianggap sedang berlangsung.
Meski demikian, Gus Hans menegaskan bahwa persepsi negatif terhadap seorang pemimpin bukanlah penyebab langsung terjadinya kerusuhan. Faktor tersebut lebih tepat dipandang sebagai kondisi yang membuat massa lebih rentan dipengaruhi provokasi.
Karena itu, ia menilai tugas aparat keamanan di Jawa Timur menjadi semakin berat. Polisi tidak hanya dituntut menjaga keamanan, tetapi juga harus mampu mendeteksi dan mengantisipasi penyusupan pihak-pihak yang memang berniat mengubah demonstrasi damai menjadi aksi anarkis.
Di sisi lain, Gus Hans juga mengingatkan para peserta aksi agar tetap menjaga tujuan utama demonstrasi sebagai sarana menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun harus dilakukan secara damai, tertib, dan menghormati hukum yang berlaku.
Baginya, keberhasilan sebuah demonstrasi bukan diukur dari pagar yang roboh atau fasilitas umum yang rusak, melainkan dari seberapa jelas pesan masyarakat dapat disampaikan dan didengar oleh para pengambil kebijakan.
Pada akhirnya, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Aparat menjaga keamanan, peserta aksi menjaga ketertiban, sementara provokator tidak boleh diberi ruang untuk mengubah aspirasi menjadi kerusuhan. Dengan cara itulah demokrasi dapat tetap berjalan tanpa harus meninggalkan jejak kerusakan. (*)
