SURABAYA – Aksi unjuk rasa Front Anti Kapitalisme di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jumat (26/6/2026) malam, berakhir ricuh. Massa yang semula menyampaikan aspirasi secara damai berubah anarkistis dengan merusak pagar, melempar batu dan botol ke arah petugas, serta membakar tumpukan sampah setelah tuntutan mereka untuk berdialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dipenuhi.
Sebelum kericuhan terjadi, ratusan demonstran bergantian menyampaikan orasi sambil membentangkan poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dengan tulisan berbahasa Suroboyoan. Juru bicara aksi, Septia Rahma, mengatakan penggunaan kata
“Lemes, Longor” merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mencabut UU Polri dan UU TNI, menciptakan lapangan kerja yang layak, menghentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land, hingga membubarkan parlemen dan mengakhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.
Situasi mulai memanas setelah hingga waktu Magrib tidak ada perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menemui demonstran. Sejumlah massa kemudian berupaya mendobrak pagar sisi timur Grahadi, melempar batu, botol, serta menyalakan petasan ke arah aparat yang berjaga.
Massa juga membakar tumpukan sampah dan merusak pagar gedung yang sedang dalam proses perbaikan. Meski telah diperingatkan berulang kali, aksi pelemparan dan perusakan terus berlanjut.
Untuk mengendalikan situasi, aparat kepolisian mengerahkan pasukan Dalmas dan mobil water cannon guna memukul mundur massa hingga kawasan Balai Pemuda dan Alun-alun Surabaya.
Sejumlah orang yang diduga menjadi provokator turut diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan tindakan pembubaran dilakukan karena aksi massa dinilai membahayakan keselamatan masyarakat maupun peserta aksi.
“Kami terpaksa mendorong massa mundur karena tindakan mereka sudah membahayakan masyarakat dan keselamatan diri sendiri. Alhamdulillah situasi dapat dikendalikan dan kembali kondusif,” ujarnya.
Sekitar pukul 20.00 WIB, Jalan Gubernur Suryo yang sempat ditutup kembali dibuka sehingga arus lalu lintas kembali normal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyayangkan terjadinya aksi perusakan fasilitas negara. Menurutnya, aparat kepolisian sebelumnya telah mengedepankan pendekatan persuasif, namun situasi memaksa dilakukan tindakan represif terbatas untuk memulihkan keamanan.
“Kalau ada kerusakan pada bangunan negara seperti ini tentu menjadi kerugian bagi masyarakat karena Gedung Grahadi merupakan simbol pemerintahan Jawa Timur,” katanya.
(fir/zal)
