SURABAYA, Wartatransparansi.com — Imam Utomo menutup Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur di Gedung BK3S, Selasa (5/5/2026), dengan menegaskan pentingnya implementasi nyata dari setiap hasil musyawarah.
Kegiatan yang diikuti ketua dan sekretaris PMI kabupaten/kota, dewan kehormatan, serta pengurus PMI provinsi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan kemanusiaan di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Imam Utomo menyampaikan bahwa musyawarah kerja tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen, melainkan harus diwujudkan dalam program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif peserta selama forum berlangsung.
“Musyawarah ini harus menghasilkan program yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi dokumen,” ujarnya.
Sejumlah usulan yang menjadi perhatian antara lain pelatihan standarisasi pelaporan keuangan, penambahan biaya operasional Pos Pertolongan Pertama, serta peningkatan jumlah fasilitator Korps Sukarela (KSR) dan Palang Merah Remaja (PMR). Selain itu, penguatan sistem e-logistik dan pengembangan Unit Donor Darah (UDD) juga masuk dalam agenda tindak lanjut.
Muker tersebut juga menetapkan tujuh program prioritas yang akan segera dilaksanakan, yakni pelatihan logistik, peningkatan layanan ambulans, penguatan kehumasan, pelatihan dasar KSR, asesmen, dapur umum, serta manajemen tanggap darurat.
Program ini dirancang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Di sisi lain, Imam Utomo menyoroti pentingnya pengakuan sertifikat KSR/PMR oleh dunia pendidikan. Ia menyebut kerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur telah terjalin, namun implementasi di tingkat daerah masih menjadi tantangan.
Ia juga mengingatkan agar sertifikat diberikan berdasarkan kompetensi, bukan formalitas. “Sertifikat harus mencerminkan kemampuan relawan,” tegasnya.
Sementara itu, capaian PMI Jawa Timur dinilai cukup signifikan. Seluruh UDD telah mengantongi sertifikat paripurna. Beberapa daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Lumajang juga telah mencapai standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dengan daerah lain segera menyusul.
Menutup kegiatan, Imam Utomo mengajak seluruh jajaran PMI untuk menjaga semangat kerelawanan, meningkatkan profesionalitas, dan memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam pelayanan kemanusiaan. (*)
