Banyuwangi, Wartatransparansi.com – Kelangkaan elpiji 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas “melon” di sejumlah wilayah Banyuwangi menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari hasil pengawasan di lapangan, ditemukan indikasi penyalahgunaan elpiji subsidi oleh pelaku usaha yang tidak berhak.
Temuan tersebut mencuat setelah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejak awal Ramadan.
Dalam pengawasan tersebut, petugas menemukan sejumlah warung besar yang masih menggunakan elpiji 3 kilogram.
Padahal, sesuai ketentuan pemerintah, gas subsidi tersebut diperuntukkan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro, bukan untuk usaha skala menengah ke atas.
Kepala Diskopumdag Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, mengungkapkan bahwa peningkatan konsumsi sudah terlihat sejak bulan Ramadan.
“Sejak bulan puasa Ramadan kami sudah minta tim turun. Kami lakukan sidak untuk memastikan tidak ada penimbunan elpiji subsidi, baik di pangkalan maupun pihak lain,” ujarnya.
Kelangkaan elpiji 3 kg tidak hanya disebabkan oleh penyalahgunaan, tetapi juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan libur panjang.
Selain itu, sistem distribusi yang belum optimal turut memperparah kondisi di lapangan.
Dari hasil evaluasi sementara, pemerintah daerah menemukan adanya celah dalam rantai distribusi, terutama di tingkat pengecer, yang berpotensi menyebabkan pasokan tidak merata.
Meski menemukan pelanggaran, pemerintah daerah mengaku belum dapat memberikan sanksi tegas.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan regulasi yang masih berada di tingkat pemerintah pusat.
“Sifatnya masih imbauan. Jadi kami hanya bisa mengingatkan warung atau restoran agar beralih ke elpiji non-subsidi,” jelas Nanin.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Banyuwangi membuka jalur pengaduan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan elpiji subsidi.
Warga diminta melaporkan kondisi tersebut melalui pemerintah kecamatan agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami minta laporan lewat WhatsApp ke Camat. Jam berapa pun akan kami respons. Kalau malam ada laporan, besok pagi langsung kami minta dropping tambahan,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat distribusi tambahan di wilayah yang mengalami kekosongan pasokan.
Pemerintah daerah juga telah meminta Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi elpiji subsidi.
Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan distribusi lebih tepat sasaran dan menghindari kelangkaan yang terus berulang.
Sejumlah langkah kini tengah disiapkan, mulai dari pengawasan lebih ketat hingga perbaikan sistem distribusi di tingkat bawah.
Pemerintah berharap, dengan kolaborasi antara instansi terkait dan kesadaran masyarakat, distribusi elpiji subsidi dapat berjalan lebih adil dan merata.
Kelangkaan elpiji 3 kg di Banyuwangi menjadi cerminan persoalan klasik: tingginya permintaan, distribusi yang belum optimal, serta penyalahgunaan di lapangan.
Tanpa pembenahan sistem dan pengawasan berkelanjutan, kondisi serupa berpotensi terus terulang.
Kini, peran aktif masyarakat dan ketegasan regulasi menjadi kunci agar gas subsidi benar-benar sampai ke pihak yang berhak. (yin)
