banner 400x130

SKB Mojoagung Bahas Penanganan 6.715 Anak Tidak Sekolah, Dorong Kelas Jauh dan Jadwal Belajar Fleksibel

JOMBANG – Upaya menjangkau ribuan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Jombang menjadi salah satu perhatian utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung Tahun 2026. Melalui forum tersebut, SKB Mojoagung bersama para peserta membahas sejumlah langkah untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan, meningkatkan motivasi belajar, memperkuat keamanan lingkungan, serta mempermudah masyarakat memperoleh informasi layanan pendidikan.

Dalam materi yang dipaparkan pada forum, tercatat sebanyak 6.715 anak tidak sekolah di Kabupaten Jombang pada 2026. Sebagian besar di antaranya disebut memilih bekerja di sektor informal karena menghadapi kendala ekonomi.

Forum yang berlangsung di SKB Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Jumat (20/11/2026), tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penyampaian masukan dari berbagai unsur masyarakat. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah desa, organisasi masyarakat, wali murid, mitra program, serta media massa.

Kepala SKB Mojoagung, Thohari, S.Pd., M.Pd., diwakili oleh Bu Chusnul dalam kegiatan tersebut. Pembahasan diarahkan pada upaya membangun layanan pendidikan nonformal yang lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah anak dan remaja yang tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi maupun tuntutan untuk bekerja. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel agar mereka tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan.

Dalam forum disampaikan sejumlah langkah penanganan, antara lain penjangkauan secara langsung melalui kerja sama dengan RT dan RW, pelibatan wali murid, Muslimat, perangkat desa, serta media massa untuk menemukan anak-anak yang belum mengakses pendidikan.

Peserta forum juga mengusulkan pembukaan kelas jauh dengan jumlah minimal 10 peserta didik. Pembelajaran nantinya dapat dilaksanakan di desa tempat peserta tinggal sehingga mereka tidak harus selalu datang ke lokasi SKB Mojoagung.

Usulan lainnya adalah penyelenggaraan kelas sore bagi remaja yang bekerja di sektor informal. Pengaturan waktu belajar yang lebih fleksibel dinilai penting agar aktivitas mencari nafkah tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.

Dalam kesepakatan hasil forum, turut dicantumkan usulan pembebasan biaya pembelajaran bagi peserta berusia di bawah 24 tahun serta penyediaan tautan pendaftaran secara daring untuk mempermudah akses masyarakat.

SKB Mojoagung sendiri menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain layanan pendidikan tersebut, lembaga ini juga memiliki program keterampilan, di antaranya menjahit, membatik, dan tata boga.

Penguatan pendidikan vokasi menjadi bagian penting karena pembelajaran diharapkan tidak hanya membantu warga belajar memperoleh ijazah kesetaraan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha maupun meningkatkan kemandirian ekonomi.

Rendahnya motivasi belajar juga menjadi salah satu persoalan yang dibahas. Materi forum mencatat bahwa minat belajar yang belum konsisten dipengaruhi tekanan ekonomi, metode pembelajaran konvensional, serta stigma sosial.

Untuk menjawab persoalan tersebut, forum membahas penerapan jam belajar yang lebih fleksibel melalui pembelajaran daring maupun tatap muka. Pola ini diharapkan dapat mengakomodasi warga belajar dengan aktivitas dan kondisi yang berbeda, termasuk remaja yang harus bekerja.

Masukan mengenai fleksibilitas pembelajaran juga disampaikan perwakilan media dalam forum. Sistem belajar yang tidak kaku dinilai perlu dipertimbangkan agar remaja pekerja tetap bisa mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan mereka.

Selain pengaturan waktu, peserta forum mendorong pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal. Pembelajaran juga dapat diperkuat melalui pemberian tugas kreatif, modul belajar mandiri di rumah, pendampingan pamong belajar, serta perpaduan pembelajaran daring dan praktik tatap muka atau blended learning.

Konsultasi dan pemberian apresiasi kepada warga belajar yang aktif turut masuk dalam rencana penguatan motivasi. Dengan pendekatan tersebut, proses pendidikan diharapkan lebih menarik dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh peserta.

Selain persoalan pendidikan, keamanan lingkungan SKB Mojoagung menjadi perhatian dalam evaluasi layanan. Materi forum menyebutkan bahwa akses lingkungan yang masih terbuka pada malam hari dan minimnya pengawasan kamera di area tertentu, termasuk parkir, perlu mendapatkan pembenahan.

Sejumlah langkah dibahas, mulai dari penertiban akses gerbang, penerapan sistem satu pintu, kewajiban mengisi buku tamu bagi pengunjung, hingga peningkatan pengawasan melalui kamera CCTV.

Dalam sesi penyampaian masukan, perwakilan media turut mengusulkan pemasangan CCTV yang dilengkapi sensor gerak. Fitur tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan, terutama ketika lingkungan SKB tidak sedang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kerja sama dengan masyarakat di sekitar SKB juga dinilai penting untuk mendukung keamanan lingkungan. Usulan CCTV dengan sensor gerak kemudian tercantum dalam kesepakatan hasil forum sebagai salah satu langkah pembenahan keamanan.

Persoalan lain yang dibahas adalah keterbatasan informasi mengenai program dan alur pendaftaran. Sosialisasi yang belum menjangkau masyarakat secara luas membuat sebagian calon peserta maupun keluarga belum memperoleh informasi secara mudah.

Untuk memperluas jangkauan komunikasi, perwakilan media mengusulkan pemanfaatan WA Channel. Kanal tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi program, jadwal kegiatan, persyaratan pendidikan kesetaraan, hingga perkembangan layanan SKB kepada masyarakat.

Usulan tersebut sejalan dengan pembahasan forum mengenai penguatan layanan informasi melalui kanal WhatsApp, sosialisasi langsung atau door to door ke organisasi masyarakat, serta publikasi konten edukatif secara rutin melalui media sosial.

Melalui berbagai masukan dan kesepakatan tersebut, FKP SKB Mojoagung Tahun 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki layanan pendidikan nonformal. Penjangkauan anak tidak sekolah, pembelajaran yang lebih fleksibel, penguatan keterampilan, keamanan lingkungan, dan keterbukaan informasi menjadi sejumlah aspek yang perlu ditindaklanjuti agar layanan SKB semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (ko)