Oleh: Gus Bahar Halim Mahfudz
Pada dekade 1930-an, pemerintah kolonial Hindia Belanda memiliki arsitektur kebijakan yang sangat terukur untuk menjinakkan daya gedor umat Islam. Melalui warisan pemikiran Christiaan Snouck Hurgronje—yang kerap dirumuskan dalam logika splijtingstheorie dan teori resepsi—agama dipetakan sedemikian rupa agar terbelah: ibadah ritual dibiarkan berjalan sejauh tidak mengusik ketertiban umum, hukum Islam ditempatkan di bawah bayang-bayang hukum adat, sementara kesadaran politik dan perlawanan dijinakkan atau diawasi secara ketat. Strategi itu bekerja dari luar, ditopang oleh aparat kolonial dan rekayasa hukum.
Namun, jika kita menengok ke realitas hari ini, ada sesuatu yang jauh lebih senyap sekaligus lebih mengkhawatirkan. Pemisahan antara agama yang hidup sebagai kesadaran etis dan agama yang sekadar menjadi komoditas simbolik tidak lagi membutuhkan arsitek asing dari luar. Ia bekerja dari dalam—melalui tarikan kepentingan politik, pragmatisme ekonomi, serta hasrat akan kekuasaan yang kerap bersembunyi di balik jubah simbolisme keagamaan.
Kita sering melihat umat Islam mudah terbelah dan diadu domba oleh kepentingan kekuasaan yang sesungguhnya sempit. Tujuannya pun sudah terang benderang: mengendalikan, memecah soliditas, lalu memetik keuntungan dari perpecahan itu. Keadaan ini terasa lebih genting dari masa kolonial karena kaburnya batas antara prinsip dan kompromi. Banyak ruang publik keagamaan yang riuh oleh seremoni, tetapi miskin keberanian moral; meriah dalam simbol, tetapi goyah dalam substansi.
Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya terletak pada bagaimana kita memperlakukan ilmu dan amanah Allah SWT. Dalam Al-Qur’an berulang kali mewajibkan keadilan dalam segala hal—bahkan ketika berhadapan dengan kebencian terhadap suatu kaum, atau ketika keadilan itu menuntut pengorbanan atas diri sendiri dan kerabat terdekat. Keadilan dalam pandangan Al-Qur’an bukan sekadar sikap ramah atau toleransi basa-basi, melainkan keteguhan akal budi dan kejujuran nurani untuk menimbang sesuatu secara objektif, bebas dari bias kepentingan.
Sayangnya, objektivitas Al-Qur’an dan kedalaman ilmu hari ini sering kali terbentur tembok skeptisisme kepentingan. Ketika sebuah ayat atau dalil dibaca bukan untuk mengoreksi diri, melainkan untuk membenarkan posisi politik tertentu, maka wahyu telah direduksi menjadi alat legitimasi. Ilmu pun kehilangan otonominya. Ia tidak lagi berfungsi sebagai timbangan kebenaran (mizan), melainkan sekadar instrumen pembenaran atas pilihan yang sudah lebih dulu ditentukan oleh untung-rugi.
Ketika Kemandirian Tergadai oleh Seremoni dan Pragmatisme
Di titik inilah kita patut bercermin pada sejarah pergerakan Islam di Nusantara. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, hingga KH. Hasyim Asy’ari hadir dengan gaya gerak dan medan perjuangan yang berbeda—ada yang tajam di ranah pemikiran, pers, dan pendidikan modern perkotaan; ada pula yang mengakar kuat di pesantren dan jaringan masyarakat pedalaman. Namun, mereka bertemu pada satu titik krusial: kemerdekaan sikap dan kemandirian moral.
Haji Agus Salim dikenal dengan kesahajaan hidup yang ekstrem demi menjaga kebebasan berpikirnya. Ia tidak ingin langkah dan ucapannya tersandera oleh kenyamanan materi atau utang budi yang dapat menumpulkan ketajaman nurani. KH. Hasyim Asy’ari pun menjaga marwah pesantren dengan sikap non-kooperatif terhadap kekuasaan kolonial, merawat tradisi keilmuan sekaligus menanamkan harga diri dan kemandirian di tengah masyarakat akar rumput.
Kemandirian bukanlah sikap anti-dunia atau penolakan terhadap rezeki. Kemandirian adalah prasyarat epistemologis agar seseorang sanggup berlaku adil. Seseorang akan kesulitan menimbang kebenaran secara jernih apabila perutnya, organisasinya, atau ambisi politiknya bergantung pada kemurahan pihak yang sedang ia nilai.
Hari ini, kita menyaksikan banyak organisasi kemasyarakatan yang semestinya menjadi benteng moral dan penyeimbang sosial justru kehilangan daya kritisnya. Sebagian terkooptasi karena kelelahan menghadapi kemiskinan struktural; sebagian lain tergelincir karena godaan akses kekuasaan dan proyek jangka pendek. Kelelahan ekonomi memang manusiawi, dan kebutuhan materi adalah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Namun, ketika kelelahan itu dijadikan alasan untuk menggadaikan objektivitas ilmu dan prinsip keadilan, maka yang terjadi bukan sekadar adaptasi realistis, melainkan penyerahan kedaulatan moral.
Seremoni keagamaan kemudian menjadi panggung yang sangat nyaman untuk menutupi kerapuhan tersebut. Acara-acara besar digelar dengan gegap gempita, lengkap dengan retorika persatuan, pujian, dan simbol-simbol kesalehan. Di permukaan, semuanya tampak hidup dan khidmat. Tetapi di balik kemeriahan seremonial itu, sering kali absen keberanian untuk menyuarakan keadilan sosial, membela yang lemah secara konsisten, atau mengkritik penyalahgunaan kuasa secara jujur.
Islam seremonial cenderung puas pada bentuk luar: spanduk, panggung, tepuk tangan, dan agenda rutin yang aman. Ia tidak menuntut perubahan karakter yang menyakitkan, tidak menantang kenyamanan elit, dan tidak menuntut kejujuran yang mahal. Sebaliknya, Islam substantif menuntut keberanian untuk berdiri lurus di atas kebenaran, meskipun harus berseberangan dengan arus besar kepentingan sesaat.
Mengembalikan Agama sebagai Kompas Keadilan dan Kesadaran
Jika kita ingin keluar dari pusaran adu domba dan politik identitas yang dangkal, jalan yang harus ditempuh bukanlah sekadar memperbanyak seremoni, melainkan memulihkan cara kita berpikir dan beragama. Agama harus dikembalikan ke posisinya sebagai kompas moral dan kesadaran kritis, bukan sekadar ornamen kebudayaan atau alat tawar kekuasaan.
Pemulihan ini menuntut kejujuran epistemologis. Kita perlu berani membedakan antara kebenaran ajaran dan kepentingan kelompok; antara kesetiaan pada nilai dan kesetiaan buta pada tokoh atau institusi. Mengkritik ketimpangan sikap elit atau penyimpangan organisasi tidak berarti menafikan kerja-kerja tulus banyak kader dan pengurus di tingkat bawah yang tetap bekerja dalam sunyi. Justru di situlah letak keadilan: bersikap proporsional, jernih melihat masalah, dan tidak menyamaratakan secara serampangan.
Pada saat yang sama, kesadaran ini harus ditopang oleh ikhtiar membangun kemandirian. Selama lembaga-lembaga keagamaan dan sosial masih menggantungkan napasnya pada belas kasihan kekuasaan atau dana yang sarat syarat kepentingan, selama itu pula independensi sikap akan selalu terancam. Kemandirian ekonomi umat, penguatan kapasitas keilmuan, serta pendidikan yang menumbuhkan nalar kritis adalah fondasi yang tidak bisa ditawar.
Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati umat Islam di negeri ini tidak pernah lahir dari ketundukan pada kekuasaan, melainkan dari kejujuran nurani, kedalaman ilmu, dan keberanian memikul tanggung jawab moral. Ketika seremoni lebih diutamakan daripada keadilan, dan kepentingan lebih dihormati daripada kebenaran, di sanalah agama kehilangan daya pembebasannya.
Kini, pilihannya ada pada kita semua: apakah kita akan terus larut dalam riuh seremoni dan tarik-menarik kepentingan yang memecah belah, ataukah kita berani menata ulang pijakan—menjadikan keadilan sebagai sikap, ilmu sebagai penimbang, dan kemandirian sebagai benteng agar Islam benar-benar hadir sebagai rahmat yang substantif bagi kehidupan bersama. Beranikah kita? (*)







