banner 400x130

Bongkar Siapa Otak Pungli ESDM Jatim

Mantan Kadis ESDM Jawa Timur berinisial NK ditahan Kejati Jawa Timur

PENETAPAN mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur berinisial NK sebagai tersangka kelima dalam perkara dugaan pungutan liar perizinan pertambangan patut diapresiasi. Namun, publik tidak boleh buru-buru menganggap perkara ini telah menemukan ujungnya.

Justru sebaliknya, penetapan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih besar: apakah praktik pungutan liar dalam pelayanan perizinan ESDM hanya melibatkan lima orang, atau terdapat sistem, jaringan, dan pihak lain yang selama ini menikmati keuntungan?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Dugaan pungutan dalam proses perizinan bukan persoalan kecil. Di balik setiap permohonan izin terdapat kepentingan masyarakat, investasi, kepastian usaha, serta kewajiban pemerintah memberikan pelayanan yang bersih dan transparan.

Ketika kewenangan perizinan diduga dijadikan instrumen untuk meminta uang di luar ketentuan, maka yang dirusak bukan hanya tata kelola pemerintahan. Kepercayaan publik terhadap negara juga ikut dipertaruhkan.

Kejati Jatim telah mengungkap dugaan pungutan sebesar Rp1,2385 miliar pada dua bidang, yakni pertambangan serta geologi dan air tanah, dalam konstruksi perkara yang melibatkan NK. Penyidik juga menyita uang tunai Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram.

Angka tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai deretan statistik dalam konferensi pers. Angka itu harus menjadi petunjuk untuk menelusuri bagaimana uang bergerak, siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima, dan apakah terdapat pihak lain yang memperoleh manfaat.

Jangan Hanya Membongkar Pelaksana

Dalam banyak perkara korupsi birokrasi, perhatian publik sering kali terpusat pada nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, yang jauh lebih penting adalah membongkar keseluruhan konstruksi peristiwa.

Jika terdapat dugaan praktik pungutan yang berlangsung melalui beberapa bidang, penyidik harus menguji apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan individual atau bagian dari pola yang lebih terorganisasi.

Siapa yang pertama kali menggagas mekanisme pungutan? Bagaimana pembagian uang dilakukan? Apakah terdapat pihak yang bertindak sebagai penghubung? Apakah ada pihak yang mengetahui tetapi membiarkan praktik tersebut berlangsung?

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui alat bukti, bukan asumsi maupun spekulasi.

Kejati Jatim tidak boleh berhenti pada mereka yang sudah berada dalam daftar tersangka. Penegakan hukum harus menjangkau siapa pun yang berdasarkan bukti memiliki pertanggungjawaban pidana.

Jabatan tidak boleh menjadi tameng. Kedekatan kekuasaan tidak boleh menjadi perlindungan. Dan proses hukum tidak boleh kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh.

Perizinan Bukan Ladang Transaksi

Ada persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perizinan merupakan instrumen pelayanan publik, bukan ruang transaksi untuk memperkaya individu.

Pelaku usaha yang mengurus izin seharusnya memperoleh pelayanan berdasarkan standar, persyaratan, waktu, dan biaya resmi. Tidak boleh ada pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum.

Jika dugaan praktik tersebut terbukti, berarti ada persoalan serius dalam pengawasan birokrasi. Pemerintah daerah harus berani mengevaluasi sistem pelayanan, memperbaiki mekanisme pengawasan internal, serta memastikan tidak ada ruang bagi praktik serupa untuk berulang.

Kepala daerah juga perlu memastikan bahwa jabatan strategis dalam pemerintahan tidak sekadar diisi berdasarkan pertimbangan administratif, tetapi disertai pengawasan terhadap integritas dan kinerja pejabatnya.

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum. Pembenahan sistem harus berjalan bersamaan dengan proses penyidikan.

Kini, tantangan sesungguhnya berada di tangan Kejati Jatim.

Publik membutuhkan lebih dari sekadar pengumuman penetapan tersangka. Publik membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, penelusuran aliran dana, pengamanan aset, serta kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggung jawab.

Jika penyidikan menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, tidak boleh ada keraguan untuk menindaklanjutinya sesuai hukum.

Penelusuran aset juga harus menjadi prioritas. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum pelaku, melainkan juga memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati dan kerugian negara dapat dipulihkan sesuai ketentuan.

Di sinilah ukuran profesionalitas dan keberanian aparat penegak hukum diuji. Bukan pada seberapa sering tersangka diumumkan, melainkan pada seberapa jauh kebenaran berhasil diungkap.

Tentu, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan pengusutan.

Jangan Biarkan Kasus Ini Menguap

Kasus dugaan pungli perizinan ESDM Jatim harus menjadi momentum membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Kasus ESDM merupakan pintu masuk membongkar praktek kotor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi penetapan tersangka, konferensi pers, dan angka penyitaan, sementara akar persoalan tidak pernah benar-benar dibongkar.

Kejati Jatim harus memastikan bahwa perkara ini berjalan sampai tuntas berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tidak boleh bersikap pasif. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan harus segera dilakukan.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan semata-mata nama baik sebuah dinas, melainkan kredibilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Bongkar seluruh mata rantainya. Telusuri aliran uangnya. Ungkap siapa yang bertanggung jawab. Jangan biarkan hukum hanya tajam kepada pelaksana, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. (*)

Penulis: Amin Istighfarin