Partai politik tidak hanya diuji dari kemampuannya memenangkan pemilu. Lebih dari itu, kekuatan partai juga tercermin dari kemampuannya melahirkan kader yang mampu menembus panggung kekuasaan di tingkat nasional.
Dalam konteks tersebut, perjalanan Partai Golkar Jawa Timur menarik untuk dicermati. Dua nama, Zainudin Amali dan Muhammad Sarmuji, memperlihatkan bagaimana kepemimpinan di tingkat provinsi dapat menjadi bagian dari proses kaderisasi menuju panggung politik nasional.
Keduanya sama-sama pernah memimpin DPD Partai Golkar Jawa Timur, tetapi hadir dalam konteks zaman dan tantangan yang berbeda.
Zainudin Amali, yang akrab disapa ZA, terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Jatim dalam Musdalub 2013. Ia kembali dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Jatim pada 2018 ketika partai menghadapi dinamika internal dan membutuhkan konsolidasi menjelang agenda politik daerah.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan politik ZA menuju tingkat nasional. Ia kemudian menjadi anggota DPR RI dan dipercaya masuk kabinet pemerintahan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Sementara Muhammad Sarmuji memimpin Golkar Jatim pada periode 2020–2025. Periode tersebut berlangsung di tengah pandemi Covid-19 dan perubahan lanskap politik nasional yang membuat kerja organisasi tidak dapat berjalan dengan pola normal.
Sarmuji kemudian dipercaya menduduki posisi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sejak 2024. Ia juga memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI sejak 2014 dan kembali terpilih pada Pemilu 2019 serta 2024.
Dari perjalanan keduanya terlihat bahwa Golkar Jatim bukan sekadar wilayah administratif partai. Lebih dari itu, Jatim dapat menjadi ruang penggemblengan kader sebelum memperoleh tanggung jawab lebih besar di tingkat nasional.
Kepemimpinan yang Diuji Keadaan
ZA memimpin Golkar Jatim ketika dinamika internal dan konstelasi politik membutuhkan kemampuan konsolidasi yang kuat. Kepemimpinan pada situasi tersebut menuntut kemampuan membaca peta politik, menjaga soliditas struktur, sekaligus memastikan mesin organisasi tetap berjalan.
Jalur yang ditempuh Sarmuji memiliki karakter berbeda. Ia lebih banyak menonjolkan konsolidasi organisasi, komunikasi politik dan kerja jaringan. Ketika memimpin Golkar Jatim, pandemi menjadi tantangan tersendiri karena aktivitas politik dan konsolidasi harus beradaptasi dengan kondisi sosial yang berubah.
Namun, kerja politik tidak selalu terlihat di ruang publik. Ada pekerjaan organisasi yang berlangsung senyap: membangun komunikasi, merawat struktur, mengonsolidasikan kader, membaca momentum dan memastikan mesin politik tetap bergerak.
Dalam konteks itu, Sarmuji memperlihatkan model kepemimpinan yang menempatkan konsolidasi dan komunikasi sebagai instrumen penting organisasi.
Menariknya, ketika masa kepemimpinannya berakhir, Sarmuji tidak menjadikan pergantian ketua sebagai pertarungan mempertahankan pengaruh. Tongkat estafet diberikan kepada Ali Mufthi yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jatim periode 2025–2030.
Saat melantik kepengurusan baru, Sarmuji juga menyampaikan harapan agar kepengurusan di bawah Ali Mufthi dapat bekerja lebih baik dan memperbaiki kekurangan kepengurusan sebelumnya.
Di titik ini, politik kaderisasi menjadi penting. Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin partai bukan semata-mata seberapa lama ia mempertahankan jabatan, tetapi juga seberapa baik ia menyiapkan ruang bagi generasi berikutnya.
Dari ZA ke Cak Sar
Jika perjalanan ZA dan Sarmuji diletakkan dalam satu garis, muncul sebuah fenomena menarik: kepemimpinan Golkar Jatim dapat menjadi salah satu jalur menuju panggung politik nasional.
ZA pernah berada pada posisi tersebut. Sarmuji kemudian mengalaminya dengan jalur berbeda.
Pengamat sosial dan politik Surokim Abdussalam, Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura, melihat kaderisasi sebagai salah satu fungsi mendasar partai politik.
Menurut Surokim, partai politik semestinya menjadi tempat candradimuka bagi kader untuk dipersiapkan menduduki jabatan publik. Semakin banyak kader yang mampu dipercaya mengisi jabatan publik, semakin terlihat bahwa proses pendidikan politik dan kepemimpinan internal berjalan.
Pandangan tersebut relevan untuk membaca perjalanan Golkar Jatim. Kaderisasi tidak cukup hanya menghasilkan kader yang piawai dalam forum internal partai. Pada akhirnya, kader harus mampu bekerja dalam institusi publik dan membuktikan kapasitasnya ketika memperoleh amanah yang lebih besar.
Menurut Surokim, ketika kader partai dipercaya menduduki jabatan publik di tingkat pusat dan mampu menunjukkan kinerja yang baik, kondisi tersebut berpotensi memperkuat citra partai sekaligus memberikan dampak elektoral.
Artinya, investasi politik partai tidak hanya dilakukan menjelang pemilu. Investasi tersebut berlangsung jauh lebih panjang melalui pendidikan kader, penugasan, pengalaman organisasi, kerja politik dan pemberian kesempatan kepada kader untuk membuktikan kapasitasnya.
Bukan Sekadar Politik Figur
Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang, Golkar relatif dikenal dengan karakter organisasinya yang kuat. Karena itu, dinamika politik partai tidak selalu bertumpu pada satu figur.
Surokim menilai Golkar, sejauh pengamatannya, masih mengandalkan kerja dan program partai serta tidak terlalu bergantung pada figur maupun ideologi personal seorang tokoh.
Pandangan tersebut memberikan perspektif menarik dalam melihat masa depan Golkar Jatim. Jika partai terlalu bergantung pada figur, pergantian kepemimpinan dapat menjadi persoalan. Sebaliknya, apabila kekuatan organisasi, kaderisasi dan program lebih dominan, pergantian figur seharusnya tidak mengganggu kesinambungan kerja politik.
Karena itu, pergantian dari Sarmuji kepada Ali Mufthi menjadi penting bukan hanya sebagai pergantian ketua, tetapi juga ujian terhadap institusionalisasi organisasi.
Ali Mufthi kini memimpin Golkar Jatim periode 2025–2030 setelah terpilih secara aklamasi dalam Musda XI. Ia datang dengan modal politik dan sosialnya sendiri. Tantangannya adalah menerjemahkan modal tersebut menjadi kekuatan organisasi yang bekerja hingga tingkat akar rumput
Politik Harus Berujung Kerja Nyata
Pada akhirnya, politik tidak boleh berhenti pada kalkulasi mengenai siapa mendapatkan posisi apa. Manuver politik, komunikasi, lobi, konsolidasi dan pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari mekanisme politik. Namun, publik memiliki ukuran yang lebih sederhana: apa manfaatnya bagi masyarakat?
Di sinilah Golkar Jatim menghadapi tantangan berikutnya.
Kerja elektoral memang penting bagi sebuah partai. Namun, kerja elektoral berkelanjutan membutuhkan basis yang lebih kuat daripada sekadar strategi pemenangan. Dibutuhkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, kader yang bekerja di tengah konstituen serta komunikasi politik yang tidak hanya muncul menjelang pemilu.
Dengan demikian, pengalaman ZA dan Sarmuji semestinya tidak dibaca hanya sebagai kisah perjalanan dua individu dari daerah menuju pusat kekuasaan. Keduanya merupakan bagian dari pertanyaan yang lebih besar: seberapa efektif sebuah partai menyiapkan kader untuk mengisi ruang-ruang kepemimpinan publik?
Jika kaderisasi berhasil, pergantian ketua tidak menjadi akhir sebuah era. Sebaliknya, pergantian kepemimpinan menjadi awal bagi fase berikutnya.
ZA telah menunjukkan bahwa kepemimpinan di Golkar Jatim dapat menjadi pijakan menuju jabatan nasional. Sarmuji memperlihatkan jalur berbeda, dari kepemimpinan daerah menuju posisi strategis di DPP, sembari tetap menjalankan mandat sebagai anggota DPR RI.
Kini, estafet itu berada di tangan Ali Mufthi.
Pekerjaan rumah Golkar Jatim bukan sekadar mempertahankan warisan kepemimpinan sebelumnya, tetapi memastikan pengalaman tersebut berubah menjadi sistem kaderisasi yang semakin matang.
Sebab, partai yang kuat bukan hanya partai yang memiliki tokoh besar. Partai yang kuat adalah partai yang mampu melahirkan tokoh baru setelah tokoh lama naik ke panggung yang lebih tinggi.
Dalam konteks Golkar Jatim, perjalanan ZA dan Cak Sar memberikan satu pelajaran penting: kepemimpinan daerah akan memiliki arti strategis apabila mampu menjadi jembatan antara kerja partai, kaderisasi, jabatan publik dan kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, kekuatan Golkar Jatim tidak hanya diukur dari siapa yang memimpin hari ini, tetapi dari siapa yang mampu dilahirkan untuk memimpin esok hari. (*)
