JAKARTA – Pemerintah memperkuat reformasi pasar modal nasional untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus melindungi aset masyarakat yang diinvestasikan di bursa. Pembenahan difokuskan pada penguatan tata kelola perusahaan, percepatan penegakan aturan, serta peningkatan edukasi dan literasi pasar modal.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan konsultatif yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta sejumlah asosiasi dan perwakilan emiten di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, reformasi pasar modal menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat kredibilitas pasar keuangan nasional. Menurutnya, pasar modal memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian sehingga harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Indonesia sangat berkomitmen untuk melakukan reformasi yang diperlukan bagi pasar keuangan kita, termasuk pasar modal. Reformasi ini tidak hanya untuk menjawab keinginan investor, tetapi karena pasar modal dan keuangan menjadi elemen instrumental dari ekonomi kita,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengidentifikasi tiga fokus utama reformasi. Pertama, meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value melalui perbaikan tata kelola emiten dan optimalisasi efisiensi penggunaan modal (capital efficiency). Pemerintah juga menjadikan praktik reformasi perusahaan di Jepang dan Korea Selatan sebagai referensi.
Selain itu, pemerintah menghimpun masukan mengenai kebijakan ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai emiten, termasuk perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau. Masukan tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
Kedua, memperkuat penegakan aturan (enforcement) agar penanganan berbagai persoalan di pasar modal dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Pemerintah juga mendorong keterbukaan informasi kepada publik mengenai langkah pengawasan dan keputusan yang telah diambil oleh otoritas.
Ketiga, meningkatkan edukasi dan literasi pasar modal bagi pemegang saham serta investor. Hal ini dinilai penting seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi.
Dradjad menegaskan, pasar modal kini tidak hanya menjadi sarana perusahaan memperoleh pendanaan, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menginvestasikan dan menyimpan aset.
“Pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset masyarakat yang sudah masuk di bursa,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan dan perlindungan agar aset masyarakat tetap terjaga. Pemerintah juga mengajak investor asing menyampaikan masukan maupun kendala investasi di Indonesia.
Kemenko Perekonomian bersama OJK dan BEI menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan untuk memastikan reformasi berjalan efektif. Pemerintah berharap pembenahan tersebut mampu mewujudkan pasar modal yang transparan, kredibel, dan terpercaya bagi investor domestik maupun asing. (din/min)
