banner 400x130

Komitmen Dukung PPRA, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Kemenkes 

Pemkot Surabaya meraih dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dukungan dalam Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) Tahun 2026 serta tata kelola kesehatan tradisional terbaik tingkat kabupaten/kota.

Dua penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya Pemkot Surabaya dalam memperkuat pelayanan kesehatan. Fokusnya meliputi pengendalian penggunaan antibiotik secara tepat dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, terstandar, serta mudah diakses masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan penghargaan diberikan berdasarkan evaluasi Kemenkes terhadap tata kelola kesehatan daerah. Penilaian mencakup regulasi, dukungan anggaran, pelaksanaan hingga pengawasan program.

“Pengendalian resistensi antimikroba menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan kesehatan masyarakat. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat regulasi di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mendorong edukasi agar masyarakat memahami penggunaan antibiotik secara bijak,” ujar dr. Billy, Jumat (20/11/2026).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan surat edaran tentang penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, mulai rumah sakit, klinik hingga puskesmas. Pemberian antibiotik harus mengacu pada standar pengobatan dan pedoman penggunaan yang berlaku.

Di rumah sakit, setiap fasilitas diwajibkan memiliki Komite atau Tim PPRA yang aktif. Tim tersebut bertugas memastikan penggunaan antibiotik sesuai kebutuhan medis melalui penyusunan panduan terapi dan pencegahan infeksi serta evaluasi rutin. Pelaksanaannya didukung layanan mikrobiologi klinik dan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Sementara itu, di 63 puskesmas, Dinkes Surabaya melakukan pemantauan dan evaluasi pola peresepan antibiotik. Pengawasan terutama menyasar penyakit yang tidak selalu membutuhkan antibiotik, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) nonpneumonia dan diare nonspesifik. Puskesmas juga menyediakan kotak khusus untuk menampung antibiotik sisa maupun kedaluwarsa agar tidak dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan.

Edukasi penggunaan antibiotik turut diperluas melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik. Program tersebut melibatkan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, serta kader kesehatan di seluruh Balai RW.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak bisa digunakan sembarangan atau dikonsumsi atas inisiatif sendiri. Penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dan indikasi medis. Melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik, edukasi ini kami dekatkan langsung ke lingkungan tempat tinggal warga,” terangnya.

Selain PPRA, Pemkot Surabaya juga mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan pemerintah. Saat ini, layanan tersebut telah tersedia di 63 puskesmas dan didukung Griya Sehat milik Pemkot Surabaya yang menyediakan tenaga kesehatan tradisional.

Pengembangan kesehatan tradisional juga melibatkan masyarakat melalui pembentukan 333 kelompok Asuhan Mandiri (Asman) yang tersebar di seluruh kelurahan. Kelompok tersebut menjadi wadah pemberdayaan warga dalam memanfaatkan tanaman obat keluarga (TOGA) untuk mendukung pemeliharaan kesehatan secara mandiri.

Dinkes Surabaya turut menyediakan Pusat Pengembangan TOGA sebagai sarana edukasi masyarakat. Selain itu, tersedia layanan akupunktur gratis di sejumlah Rumah Anak Prestasi (RAP) sebagai bagian dari pelayanan kesehatan komplementer bagi anak berkebutuhan khusus.

Billy menjelaskan, pengembangan kesehatan tradisional tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan, tetapi juga memperhatikan keamanan dan kualitas praktik. Pembinaan dilakukan melalui pendataan fasilitas dan tenaga kesehatan tradisional, pemeriksaan perizinan sesuai jenis pelayanan, serta pemantauan praktik di lapangan.

Ke depan, Pemkot Surabaya akan memperkuat kedua program tersebut. Pada PPRA, pengembangan diarahkan pada digitalisasi surveilans resistensi antimikroba dan pelaporan penggunaan antibiotik secara real-time di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Pemkot juga berencana memperluas kampung percontohan bijak antibiotik di berbagai wilayah.

Sementara itu, pengembangan kesehatan tradisional ditargetkan melalui pembentukan kelompok Asman di setiap RW. Kelompok tersebut tidak hanya didorong memanfaatkan TOGA untuk pencegahan penyakit, tetapi juga mengembangkan produk kesehatan tradisional yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

“Harapannya, kedua program ini tidak berhenti pada capaian penghargaan. Pengendalian resistensi antimikroba harus semakin kuat, sementara kesehatan tradisional dapat berkembang menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif yang melibatkan masyarakat secara aktif,” pungkasnya. (fri)

Editor: Wetly