SURABAYA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah di Jawa Timur (Jatim) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Pasalnya, puncak musim hujan di wilayah Jatim diprediksi terjadi pada Januari hingga Februari 2027, setelah awal musim penghujan mengalami kemunduran akibat pengaruh fenomena El Nino.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, menjelaskan bahwa fenomena El Nino yang sebelumnya berdampak pada perpanjangan musim kemarau turut menggeser jadwal datangnya musim penghujan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan analisis BMKG, sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan baru memasuki awal musim hujan pada Desember 2026. Kondisi tersebut membuat periode musim penghujan tahun ini relatif lebih pendek dibandingkan kondisi normal.
“Adanya dinamika El Nino pada fase yang dinilai sangat kuat membuat durasi kemarau menjadi lebih panjang dan mereduksi periode musim hujan hingga dua bulan. Sehingga, musim penghujan kali ini diperkirakan hanya berlangsung sekitar empat bulan,” ungkap Taufiq.
Ia menjelaskan, mundurnya awal musim hujan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Sebab, berdasarkan pemetaan dan analisis BMKG, puncak curah hujan di Jawa Timur justru diperkirakan terjadi tidak lama setelah sebagian besar wilayah memasuki musim penghujan.
Taufiq menyebut periode Januari hingga Februari 2027 sebagai fase yang perlu mendapat perhatian khusus. Tingginya intensitas hujan pada periode tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang.
“Kondisi ketika awal musim hujan langsung disusul puncak curah hujan dengan intensitas tinggi ini menuntut kewaspadaan ekstra dari seluruh pihak. Terlebih, November ini merupakan masa transisi atau pancaroba dari akhir musim kemarau menuju awal musim penghujan,” katanya.
Menurut Taufiq, potensi bencana hidrometeorologi umumnya meningkat ketika wilayah memasuki puncak musim hujan. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi tertentu dapat memicu berbagai dampak, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
“Potensinya ada, sedangkan besarannya bergantung pada kondisi yang terjadi. Potensi besar bencana hidrometeorologi biasanya muncul pada puncak musim hujan karena curah hujannya sangat tinggi. Berdasarkan data yang ada, Januari dan Februari menjadi periode yang perlu diwaspadai,” tegasnya.
Karena itu, BMKG mendorong penguatan kolaborasi multipihak atau pendekatan multihelix dalam menghadapi potensi ancaman tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, pegiat kebencanaan, serta masyarakat dinilai penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dini.
Langkah antisipasi, kata dia, tidak seharusnya baru dilakukan ketika bencana terjadi. Pemetaan wilayah rawan, penyiapan personel, penguatan koordinasi lintas instansi, hingga penyebarluasan informasi peringatan dini perlu dilakukan sebelum memasuki periode puncak musim hujan.
Taufiq menambahkan, dampak El Nino terhadap pergeseran musim hujan di Jawa Timur bukan kali pertama terjadi. Fenomena serupa juga pernah memengaruhi kondisi cuaca dan musim di wilayah tersebut pada siklus tahun-tahun sebelumnya, salah satunya pada 2023.
Dalam menjelaskan intensitas fenomena El Nino, Taufiq menegaskan bahwa BMKG menggunakan parameter pemantauan ilmiah yang terbagi dalam empat kategori, yakni lemah, netral atau moderat, kuat, dan sangat kuat.
Pada fase yang disebut sangat kuat, nilai indeks pemantauan El Nino berada di atas dua poin. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh istilah-istilah populer yang beredar di luar parameter ilmiah, seperti El Nino Godzilla maupun El Nino T-Rex.
“Istilah-istilah tersebut tidak dikenal dalam sistem pencatatan BMKG. Kami menggunakan parameter dan kategori berdasarkan hasil pemantauan ilmiah,” jelasnya.
Terkait isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Taufiq menerangkan bahwa kabut asap akibat kebakaran tidak secara langsung mengubah pola cuaca maupun menentukan datangnya musim hujan. Dampak yang lebih dominan dari karhutla adalah penurunan kualitas udara, yang pemantauan dan pengukurannya menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.
Sementara itu, BMKG terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan kelautan global sebagai dasar penyusunan prakiraan cuaca. Sejumlah parameter yang menjadi perhatian antara lain pergerakan angin, suhu muka laut, serta gerak semu matahari.
Untuk memastikan informasi yang disampaikan tetap relevan dengan perkembangan kondisi atmosfer, BMKG berkomitmen memperbarui hasil pengamatan dan prakiraan cuaca secara berkala setiap sepuluh hari.
Informasi tersebut akan disalurkan melalui kanal komunikasi resmi BMKG agar dapat dimanfaatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta instansi penanggulangan bencana sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.
Dengan prediksi puncak musim hujan pada awal 2027, kesiapsiagaan sejak masa pancaroba menjadi kunci untuk menekan risiko dan meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi di Jawa Timur.
