KEDIRI – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kediri terus memperkuat pembinaan dan kaderisasi relawan sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta memenuhi kebutuhan pelayanan donor darah. Salah satu fokus utama program tersebut adalah menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap dimobilisasi apabila terjadi erupsi Gunung Kelud.
Sekretaris PMI Kabupaten Kediri, Triatmono W. S., menjelaskan bahwa penguatan kapasitas relawan menjadi kebutuhan penting mengingat potensi erupsi Gunung Kelud yang harus diantisipasi sejak dini. Berdasarkan pengalaman erupsi sebelumnya, bencana tersebut berpotensi menyebabkan sekitar 20.000 warga mengungsi di 40 titik pengungsian.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan sarana dan prasarana, tetapi juga harus didukung ketersediaan relawan yang memiliki kompetensi dan komitmen kemanusiaan.
“Program yang kami susun sebenarnya bermuara pada kesiapsiagaan menghadapi erupsi Gunung Kelud. Karena itu, kami harus menyiapkan relawan melalui Korps Sukarela (KSR), Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT), serta pembinaan secara berkelanjutan,” ungkap Triatmono.
Ia menyebutkan, PMI Kabupaten Kediri berupaya mempertahankan sekitar 100 relawan aktif. Untuk mencapai target tersebut, pelatihan dasar KSR, reorganisasi relawan, dan pembinaan rutin terus dilakukan setiap tahun.
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah mempertahankan keaktifan relawan. Mobilitas mahasiswa dan perubahan aktivitas masyarakat membuat tidak semua relawan yang telah mengikuti pelatihan dapat terus terlibat dalam kegiatan PMI.
“Kalau kita mencetak 100 relawan, belum tentu semuanya tetap aktif. Bisa jadi yang benar-benar aktif hanya sekitar 25 orang. Karena itu, kaderisasi dan pembinaan tidak boleh berhenti,” jelasnya.
Pembinaan Relawan Dimulai dari Usia Sekolah
Triatmono menegaskan, pembentukan karakter kemanusiaan perlu dimulai sejak usia dini melalui pembinaan Palang Merah Remaja (PMR), mulai dari tingkat mula di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.
Menurutnya, menumbuhkan jiwa kerelawanan tidak cukup hanya melalui sosialisasi atau perekrutan terbuka. Diperlukan proses pembinaan yang berkesinambungan agar seseorang benar-benar memahami makna dan tanggung jawab menjadi relawan.
Ia menilai, pendekatan melalui media sosial maupun perekrutan umum belum tentu efektif apabila tidak disertai pemahaman mengenai tugas dan prinsip kerelawanan.
“Menanamkan nilai kemanusiaan sekarang tidak mudah. Karena itu, kami memilih membina sejak tingkat PMR mula. Harapannya, ketika mereka dewasa, kesadaran untuk menjadi relawan sudah tumbuh karena panggilan kemanusiaan, bukan sekadar mencari pekerjaan,” katanya.
Selain relawan kebencanaan, PMI Kabupaten Kediri juga memperkuat kaderisasi pendonor darah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan anggota PMR, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya donor darah.
Triatmono menjelaskan, terdapat berbagai latar belakang seseorang menjadi pendonor, mulai dari kesadaran yang tumbuh sejak mengikuti PMR, pengalaman membutuhkan darah untuk anggota keluarga, hingga motivasi untuk memperoleh penghargaan atas jumlah donor darah yang telah dilakukan.
Baginya, apa pun motivasinya, hal terpenting adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah secara sukarela dan berkelanjutan.
Dorong Penguatan Keterampilan Teknis Penanganan Bencana
Dalam kesempatan tersebut, Triatmono juga menyoroti pentingnya penguatan pelatihan teknis bagi relawan PMI. Ia berharap pelatihan tidak hanya berorientasi pada aspek manajemen organisasi, tetapi juga memberikan porsi lebih besar pada praktik lapangan dan simulasi penanganan bencana.
Beberapa kompetensi yang dinilai penting antara lain pertolongan pertama, perawatan keluarga, pengelolaan dapur umum, serta manajemen posko dan penanggulangan bencana.
Ia mencontohkan, pengelolaan dapur umum dalam situasi bencana bukan sekadar kegiatan memasak dan mendistribusikan makanan. Ada proses asesmen kebutuhan pengungsi, termasuk pendataan kelompok rentan, jumlah bayi, kebutuhan makanan khusus, hingga sistem distribusi logistik.
“Dapur umum itu tidak hanya sekadar memasak. Sebelum didirikan harus ada asesmen terlebih dahulu. Harus diketahui berapa jumlah lansia, bayi, serta kebutuhan khusus para pengungsi. Semua membutuhkan manajemen dan teknis yang tepat agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” paparnya.
Triatmono juga mengusulkan agar PMI Jawa Timur kembali mengaktifkan Tim Bantuan Reaksi Cepat (TBRC) yang melibatkan relawan dari berbagai kabupaten dan kota.
Menurutnya, keberadaan tim tersebut akan membantu memetakan kekuatan relawan di setiap daerah sekaligus memastikan mobilisasi bantuan dapat dilakukan secara lebih merata ketika terjadi bencana.
Dengan demikian, penugasan relawan tidak hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu, tetapi juga memberikan kesempatan kepada seluruh PMI kabupaten dan kota untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.
Minta Pembinaan dan Penilaian Kegiatan PMI Lebih Transparan
Selain persoalan kesiapsiagaan bencana, Triatmono turut menyampaikan sejumlah masukan terkait tata kelola kegiatan PMI di tingkat provinsi, khususnya mengenai pemerataan kesempatan bagi PMI kabupaten dan kota dalam kegiatan pelatihan, kepanitiaan, serta penugasan juri.
Ia berharap kompetensi dan kapasitas setiap daerah mendapat perhatian secara proporsional sehingga tidak terjadi pemusatan kesempatan pada pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, keterlibatan PMI kabupaten dan kota dalam kegiatan provinsi penting untuk membangun rasa memiliki, meningkatkan kapasitas organisasi, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga.
Triatmono juga menyoroti perlunya transparansi indikator dan mekanisme penilaian dalam kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) PMR.
Ia menilai, sistem penilaian harus memiliki indikator yang jelas, bobot penilaian yang terukur, serta melibatkan unsur kabupaten dan kota dalam pembahasan teknis.
“Persoalannya bukan semata-mata ingin menjadi juara. Yang kami harapkan adalah penilaian yang fair, transparan, dan memiliki indikator yang jelas. Kabupaten dan kota mengeluarkan biaya besar untuk pembinaan, pelatihan, hingga mengikuti kegiatan. Jangan sampai semangat mereka justru menurun karena mekanisme penilaian yang tidak dipahami,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembinaan PMR melalui Jumbara merupakan bagian dari investasi jangka panjang PMI dalam mencetak generasi relawan kemanusiaan. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan harus dikelola secara profesional dan akuntabel.
PMI Kabupaten Kediri Memiliki Sejarah Prestasi Nasional
Di sisi lain, Triatmono mengingatkan bahwa PMI Kabupaten Kediri memiliki sejarah panjang dalam kegiatan kepalangmerahan. Salah satunya adalah keterlibatan dalam penyelenggaraan lomba Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) tingkat nasional pada sekitar 1977.
PMI Kabupaten Kediri juga pernah meraih prestasi dalam kegiatan kepalangmerahan, termasuk menjadi juara umum Jumbara PMR pada 2010.
Ia berharap dokumentasi dan arsip sejarah organisasi terus diselamatkan agar perjalanan serta kontribusi PMI Kabupaten Kediri dapat diketahui oleh generasi berikutnya.
Menurutnya, sejarah organisasi bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan sumber pembelajaran untuk memperkuat identitas dan semangat pengabdian.
Melalui penguatan kaderisasi, peningkatan kompetensi teknis, serta pembenahan tata kelola organisasi, PMI Kabupaten Kediri berharap dapat terus berkontribusi dalam pelayanan kemanusiaan, baik pada situasi bencana maupun pelayanan donor darah.
Triatmono menegaskan bahwa keberhasilan PMI tidak semata-mata diukur dari banyaknya penghargaan yang diraih, tetapi dari kemampuan organisasi menghadirkan relawan yang siap membantu masyarakat ketika dibutuhkan.
