PACITAN – Surat keterangan persyaratan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dipersoalkan.
Kepala desa (kades) terpilih Karanggede bernama Bambang bersama Camat Arjosari dilaporkan ke Polres Pacitan atas dugaan pemalsuan surat persyaratan pencalonan. Laporan tersebut dilayangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parade Keadilan pada Senin (16/11/2026).
Direktur Rumah Hukum dan Aspirasi Publik LBH Parade Keadilan, Sumadi, SH, menyebut laporan itu berkaitan dengan dugaan penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta riwayat masa jabatan Bambang.
Laporan bernomor 097/LBHPK/XI/2026 tersebut mengadukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Persoalan bermula dari riwayat jabatan Bambang. LBH Parade Keadilan menduga yang bersangkutan telah dua kali menjabat sebagai kepala desa, tetapi kembali mencalonkan diri dalam Pilkades Karanggede periode 2026–2034.
Padahal, Pasal 33 huruf k Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatur persyaratan calon kepala desa tidak pernah menjabat selama dua kali masa jabatan.
“Kami menduga ada ketidaksesuaian antara riwayat masa jabatan yang bersangkutan dengan surat pernyataan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan. Ini yang perlu diuji dan didalami oleh aparat penegak hukum,” kata Sumadi.
Menurutnya, Bambang diduga menandatangani surat pernyataan yang menyebut dirinya tidak pernah menjabat kepala desa selama dua kali masa jabatan
Tak hanya surat pernyataan calon, LBH Parade Keadilan juga mempersoalkan surat keterangan yang diterbitkan Camat Arjosari.
Dokumen tersebut diduga menerangkan bahwa Bambang tidak pernah menjabat kepala desa selama dua kali masa jabatan
Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun LBH, Bambang disebut telah menjalani dua periode jabatan sebagai kepala desa.
Sumadi menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena surat keterangan itu menjadi bagian dari persyaratan administratif pencalonan. Keabsahannya dinilai dapat berpengaruh terhadap proses dan hasil kontestasi Pilkades.
“Jangan sampai persoalan administrasi pencalonan justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kami meminta kepolisian mengusut kebenaran dokumen tersebut, termasuk proses penerbitan dan penggunaannya,” tegasnya.
LBH Parade Keadilan meminta Polres Pacitan mendalami dugaan keterlibatan kedua pihak sekaligus memeriksa proses penerbitan dan penggunaan dokumen yang dipersoalkan.
Mereka juga menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, penggunaan dokumen yang tidak sesuai fakta berpotensi merugikan tata kelola pemerintahan desa maupun hak pihak lain yang mengikuti kontestasi Pilkades.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari Bambang maupun Camat Arjosari terkait laporan tersebut. Dugaan pemalsuan surat ini masih sebatas laporan dan harus dibuktikan melalui proses hukum. (*)







