SURABAYA – Ancaman sanksi pelanggaran doping tidak hanya berpotensi menghentikan langkah atlet di arena pertandingan, tetapi juga bisa menghancurkan karier yang telah dibangun bertahun-tahun. Karena itu, kebijakan anti-doping di Indonesia dinilai tidak boleh semata-mata mengedepankan penghukuman. Hak atlet untuk mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan hukum harus menjadi perhatian utama.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Muhammad Nabil dalam disertasi doktoralnya di Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair), Senin (16/11). Dalam ujian terbuka tersebut, Ketua Umum KONI Jawa Timur ini menawarkan gagasan pembaruan kebijakan anti-doping melalui model Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping (IPAD).
Disertasi berjudul Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia itu mengangkat persoalan mendasar dalam sistem penanganan pelanggaran doping. Nabil menilai, penegakan aturan anti-doping harus mampu menjaga integritas olahraga sekaligus menjamin hak-hak atlet yang berhadapan dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Dalam prinsip ini, atlet bertanggung jawab atas setiap zat yang ditemukan dalam tubuhnya. Artinya, temuan zat terlarang dapat berujung pada sanksi meskipun atlet tidak mengetahui bahwa obat, suplemen, atau produk yang dikonsumsinya mengandung bahan yang dilarang.
Penerapan prinsip tersebut, menurut Nabil, perlu ditempatkan secara lebih proporsional. Sebab, tidak semua kasus doping memiliki latar belakang dan tingkat kesalahan yang sama.
Atlet yang dengan sengaja menggunakan zat terlarang tentu memiliki konteks berbeda dengan atlet yang mengonsumsi produk tertentu tanpa mengetahui kandungan di dalamnya. Perbedaan kondisi tersebut semestinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penanganan perkara.
Dalam penelitiannya terhadap sanksi yang dijatuhkan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), Nabil menyoroti rentang hukuman pelanggaran doping yang umumnya berkisar dua hingga empat tahun.
Rentang hukuman tersebut bukan persoalan ringan bagi seorang atlet. Sanksi dapat membuat mereka kehilangan kesempatan mengikuti kompetisi, gelar juara, medali, bonus, bahkan sumber penghidupan dari profesi olahraga.
Dampaknya juga tidak berhenti pada individu. Pelanggaran doping dapat berpengaruh terhadap reputasi tim, cabang olahraga, hingga nama Indonesia dalam kompetisi internasional.
Regulasi dan Pengawasan Masih Perlu Dibenahi
Nabil mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan anti-doping di Indonesia. Persoalan tersebut mencakup regulasi, koordinasi kelembagaan, anggaran, fasilitas pengujian, edukasi, hingga mekanisme penegakan aturan.
Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya sinkronisasi daftar zat terlarang (prohibited list) dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Persoalan ini penting karena produk yang telah memiliki izin edar BPOM belum tentu bebas dari kandungan zat yang masuk dalam daftar terlarang olahraga. Obat, suplemen, produk herbal, maupun produk farmasi tertentu berpotensi menimbulkan persoalan apabila dikonsumsi atlet tanpa pemahaman memadai mengenai komposisinya.
Karena itu, diperlukan koordinasi lebih intensif antara IADO dan BPOM. Sinkronisasi informasi serta penyediaan panduan mengenai produk yang aman dikonsumsi atlet menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
Keterbatasan fasilitas pengujian juga menjadi pekerjaan rumah. Indonesia belum memiliki laboratorium pengujian doping yang tersertifikasi World Anti-Doping Agency (WADA). Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pemeriksaan harus dilakukan di luar negeri, sehingga membutuhkan biaya dan waktu lebih besar.
Padahal, kepastian hasil pengujian sangat menentukan nasib atlet. Pemeriksaan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi syarat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan perkara.
Selain itu, Nabil menyoroti kemandirian IADO, dukungan anggaran, perlindungan data pribadi, serta kewajiban pelaporan keberadaan atlet atau whereabouts.
Minimnya pemahaman atlet mengenai prosedur pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, hingga mekanisme banding juga menjadi persoalan. Dalam kondisi demikian, pendampingan hukum menjadi kebutuhan agar atlet tidak menghadapi proses penanganan perkara tanpa pemahaman yang memadai.
IPAD, Jalan Tengah antara Integritas Olahraga dan Hak Atlet
Melalui model IPAD, Nabil menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan pemberantasan doping dengan perlindungan hukum bagi atlet.
Model ini berangkat dari nilai spirit of sport, termasuk fair play, play true, kejujuran, sportivitas, serta penghormatan terhadap hukum dan etika olahraga.
Dalam implementasinya, kebijakan anti-doping harus mengedepankan keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, transparansi, serta keterlibatan atlet dalam proses pengambilan kebijakan.
Nabil juga menekankan perlunya harmonisasi regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Keolahragaan, dengan standar internasional yang diatur dalam World Anti-Doping Code (WADC).
Selain pembenahan regulasi, model IPAD membagi perlindungan hukum ke dalam dua pendekatan, yakni preventif dan represif.
Pendekatan preventif diarahkan untuk mencegah atlet terjerat kasus doping melalui pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman mengenai zat terlarang. Salah satu program yang diusulkan adalah kewajiban mengikuti pendidikan anti-doping melalui Anti-Doping Education and Learning (ADEL).
Sementara pendekatan represif menekankan penanganan perkara secara adil dan transparan. Penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan konteks pelanggaran, tingkat kesalahan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, atlet yang menjalani sanksi juga perlu mendapatkan akses pembinaan, pendampingan psikologis, dan program rehabilitasi. Tujuannya agar mereka tidak kehilangan seluruh kesempatan untuk kembali menekuni profesi olahraga setelah masa hukuman berakhir.
Kemandirian IADO dan Pemulihan Nama Baik Atlet
Penguatan kelembagaan IADO menjadi bagian lain dari rekomendasi Nabil. Lembaga tersebut perlu memiliki kemandirian dalam pengelolaan anggaran, penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga penanganan perkara doping.
KONI, Komite Olimpiade Indonesia, dan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia juga perlu dilibatkan dalam koordinasi perlindungan atlet, termasuk atlet disabilitas.
Di samping itu, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur pengujian doping dengan mengembangkan laboratorium yang memenuhi standar internasional dan memperoleh sertifikasi WADA. Kerja sama global di bidang teknologi, investigasi, pengujian, edukasi, dan pelatihan juga perlu diperluas.
Salah satu rekomendasi penting lainnya adalah pemulihan nama baik atlet yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Proses penanganan perkara harus menjamin asas praduga tidak bersalah, memberikan akses pendampingan hukum, serta membuka ruang pengajuan banding.
Gagasan tersebut dirangkum Nabil dalam konsep Catur Dharma Nawa Proteksi, yang memuat sembilan aspek perlindungan atlet. Di antaranya diferensiasi penerapan strict liability berdasarkan kasus per kasus, penguatan asas praduga tidak bersalah, regulasi yang adil dan proporsional, kemandirian kelembagaan, edukasi, pendampingan hukum dan psikologis, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemeriksaan doping yang objektif dan transparan.
Melalui disertasi tersebut, Nabil menawarkan perspektif bahwa pemberantasan doping tidak boleh mengorbankan hak-hak atlet. Integritas olahraga memang harus dijaga, tetapi proses penegakan aturan juga wajib menjunjung keadilan.
Sebab, atlet bukan sekadar objek penegakan aturan. Mereka merupakan bagian penting dari ekosistem olahraga yang juga berhak memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan kesempatan memperbaiki masa depan.







