MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendorong digitalisasi perpajakan daerah melalui implementasi alat perekam transaksi usaha Jatim Tax. Program tersebut disosialisasikan di Hotel Arayanna Trawas, Senin (16/11/2026), sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mencegah kebocoran penerimaan pajak.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa saat membuka sosialisasi mengatakan, optimalisasi PAD menjadi semakin penting di tengah penurunan dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan pajak, tidak hanya melalui intensitas pemungutan, tetapi juga dengan mencegah kesalahan pencatatan, kekeliruan administrasi, hingga potensi penyalahgunaan pajak daerah.
“Dana transfer pusat ke daerah di seluruh Indonesia Raya, termasuk Kabupaten Mojokerto, mengalami pengurangan. Agar program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik, maka perlu mencari kiat-kiat yang harus bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Upaya-upaya PAD yang kita lakukan di antaranya adalah memastikan agar tidak ada kebocoran di dalam perpajakan,” jelas Gus Barra, sapaan akrab Muhammad Albarraa.
Salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Mojokerto adalah bekerja sama dengan Bank Jatim melalui fitur Jatim Tax. Bupati menilai sistem tersebut menjadi terobosan dalam memperbaiki tata kelola perpajakan karena mampu melakukan pencatatan dan pemantauan transaksi usaha secara digital serta real-time.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong perbaikan tata kelola perpajakan daerah. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui implementasi Jatim Tax, yaitu aplikasi dan perangkat pendukung yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital dan pemantauan transaksi secara waktu nyata atau real-time,” ungkapnya.
Gus Barra meminta aparatur sipil negara (ASN) dan seluruh pihak terkait mempercepat sosialisasi serta penerapan Jatim Tax. Ia juga mengingatkan para wajib pajak agar memahami bahwa penggunaan sistem tersebut bertujuan menyempurnakan administrasi perpajakan daerah, bukan mempersulit pelaksanaan kewajiban pajak.
“Penerapan Jatim Tax ini hendaknya dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit panjenengan (wajib pajak). Saya meminta Badan Pendapatan Daerah bersama Bank Jatim dan pihak terkait untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah menjelaskan, implementasi Jatim Tax terhadap wajib pajak di wilayah Kabupaten Mojokerto akan dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena perangkat tersebut baru diluncurkan dan dipasang pada Oktober 2026.
Menurutnya, evaluasi dan monitoring direncanakan mulai 2027 dengan melibatkan tim yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan evaluasi berjalan efektif dan dapat mengukur penerapan sistem di lapangan.
“Evaluasi ini kita lakukan satu tahun ke depan, karena kemarin pemasangannya itu di bulan Oktober. Jadi mungkin nanti evaluasinya adalah satu tahun ke depan, mulai tahun 2027. Besok kita evaluasi dan monitoring bersama-sama dengan tim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati,” pungkas Nurul.
Melalui implementasi Jatim Tax, Pemkab Mojokerto berharap pengelolaan pajak daerah semakin transparan dan akuntabel. Digitalisasi pencatatan transaksi usaha tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kebocoran sekaligus memperkuat penerimaan PAD untuk mendukung keberlangsungan program pembangunan daerah. (*)







