SURABAYA, WartaTranspatansi.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto meninjau Posko Penanganan Terpadu Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (3/8).
Dalam kesempatan itu, keduanya menyampaikan duka mendalam sekaligus memastikan dukungan penuh terhadap proses penanganan korban.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas musibah ini. Doa kami menyertai seluruh penumpang, awak kapal, serta keluarga yang tengah menanti kabar orang-orang tercinta,” kata Khofifah.
KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) milik PT Atosim Lampung Pelayaran yang melayani rute Surabaya–Makassar. Kapal tersebut dilaporkan mengalami kebakaran sekitar pukul 07.00 WIB di perairan utara Kabupaten Sumenep, Minggu (2/8).
Merespons insiden tersebut, Gubernur Khofifah telah menginstruksikan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi intensif dengan KSOP, Basarnas, TNI AL, Polairud, serta operator kapal guna mempercepat proses evakuasi, pendataan penumpang, dan penanganan korban.
Penanganan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Sumenep, BPBD Kota Surabaya, TNI AL, Koarmada II, Kodim 0827/Sumenep, Polda Jatim, Polres Sumenep, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, KSOP, KPLP, Pelindo, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Besar Karantina Kesehatan, BMKG, Dinas Kesehatan, DVI, Jasa Raharja, relawan, serta sejumlah instansi lainnya.
Sejumlah kapal juga dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan, antara lain KN SAR Permadi, KRI Nala, KM Meratus Pematang Siantar, KM Mutiara Ferindo I, TB Hasnur 26, serta kapal-kapal nelayan.
Khofifah menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan pendampingan bagi korban maupun keluarga sesuai kebutuhan.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menunggu keterangan resmi dari instansi berwenang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, katanya, akan terus memantau perkembangan dan menyampaikan informasi terbaru secara resmi. (*)
