SURABAYA – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp12,89 triliun. Di tengah besarnya kekuatan fiskal tersebut, DPRD Surabaya meminta pemerintah kota memastikan perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk pembenahan armada pengangkutan sampah.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan RAPBD-P 2026, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Surabaya tersebut dibuka Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri sekitar pukul 14.33 WIB. Hadir dalam rapat itu jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian pendapat Banggar, juru bicara Banggar DPRD Surabaya Johari Mustawan memaparkan perubahan proyeksi keuangan daerah. Pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan mencapai Rp11.013.002.567.661. Angka tersebut meningkat Rp114.089.158.264 dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8.199.756.962.297, pendapatan transfer Rp2.639.847.226.463, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp173.398.378.901.
Selain pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1.883.850.610.700. Di dalamnya terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp516.826.485.745.
Johari menjelaskan, SiLPA tersebut antara lain berasal dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas. Dana tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, pembiayaan alternatif mencapai Rp1.367.032.124.955 dan diarahkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Dengan komponen tersebut, total kekuatan fiskal atau penerimaan yang tersedia dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp12.896.861.178.361.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian DPRD agar penggunaannya tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Salah satu contohnya adalah anggaran beasiswa yang sebelumnya disiapkan untuk sekitar 24 ribu penerima.
Namun, berdasarkan realisasi, jumlah penerima beasiswa tersebut jauh lebih rendah. Karena itu, sebagian anggaran dialihkan untuk program pendidikan lain yang masih berada dalam bidang yang sama.
“Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa,” kata Eri.
Menurut Eri, orientasi pemerintah tetap diarahkan pada sektor pendidikan dan pembinaan masyarakat, terutama kelompok yang memang membutuhkan dukungan.
Ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran untuk program yang menyasar generasi muda di 31 kecamatan. Eri menegaskan, anggaran tersebut harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi, bukan justru habis untuk kegiatan seremonial.
“Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan,” tegasnya.
Eri mencontohkan pengembangan usaha laundry sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang bisa dijalankan pemuda. Menurut dia, bantuan pemerintah harus disertai metode dan rencana kerja yang jelas agar tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi berkembang menjadi usaha yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
Di sisi lain, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta pemerintah kota tetap menjaga orientasi perubahan anggaran pada kepentingan dasar masyarakat. Ia menilai diperlukan terobosan dalam pengelolaan anggaran tanpa menggeser prioritas dari kebutuhan warga.
Salah satu yang disorot adalah pembangunan halte. Syaifuddin mendorong agar fasilitas publik tersebut tidak hanya dipandang sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui kerja sama dengan pihak lain.
“Kalau halte yang begitu banyak disoroti masyarakat, bangun kerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk advertising. Ketika memiliki nilai ekonomi, mereka diajak membangun kotanya,” ujarnya.
Selain halte, persoalan pengangkutan sampah juga menjadi perhatian DPRD. Syaifuddin menilai masih terdapat armada pengangkut sampah yang kondisinya tidak layak sehingga berpotensi mengganggu pengguna jalan.
Karena itu, ia meminta Pemkot Surabaya terus meningkatkan penyediaan armada pengangkutan sampah agar pelayanan kebersihan kota berjalan optimal sekaligus tidak menimbulkan persoalan keselamatan di jalan.
“Karena banyak yang tidak layak, yang seharusnya tidak mengganggu pengguna jalan, maka kita upayakan untuk terus ditingkatkan kaitan penyediaan mobil angkutan sampah,” pungkasnya. (*)
