SURABAYA — Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang kekuasaan yang tidak dimiliki seseorang untuk selamanya dan memiliki batas waktu mendapat perhatian dari pengamat politik.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam pidato politik pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat. Pesan mengenai batas waktu kekuasaan itu dinilai tidak sekadar menjadi refleksi politik, tetapi juga dapat dibaca sebagai pengingat bagi setiap pemegang mandat kekuasaan.
Pengamat sosial dan politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Dr. Surokim Abdussalam, menilai pernyataan AHY memiliki pesan penting mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.
“Sesungguhnya Mas AHY sudah mengingatkan semua pihak, khususnya pemegang kekuasaan dan pemerintahan saat ini, tentang esensi dalam menjalankan kekuasaan,” kata Surokim.
Menurutnya, kekuasaan idealnya tidak bergeser menjadi kepentingan individual. Sebaliknya, kekuasaan harus diarahkan untuk kepentingan komunal dan publik.
Surokim melihat pentingnya membangun politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Politik, kata dia, semestinya tidak diabdikan kepada orang per orang, melainkan menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat bagi publik dan negara.
“Politik abadi yang terhormat adalah politik yang didedikasikan untuk publik, bukan kepada personal atau orang per orang. Personalisasi kekuasaan inilah yang diingatkan kembali oleh Mas AHY agar kekuasaan senantiasa mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai personalisasi kekuasaan kerap menjadi salah satu persoalan dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, siapa pun yang mendapatkan mandat harus menyadari bahwa kekuasaan memiliki batas sekaligus tanggung jawab yang besar.
Pemegang kekuasaan, lanjut Surokim, juga perlu memanfaatkan masa jabatannya untuk meninggalkan warisan atau legacy yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sebab, yang dikenang oleh zaman dan masyarakat sesungguhnya adalah bagaimana pemegang kekuasaan secara istiqamah bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kebaikan publik dan negara,” katanya.
Dalam konteks tersebut, ia menilai tugas politik pada dasarnya tidak berhenti pada perebutan ataupun mempertahankan kekuasaan. Politik harus bermuara pada upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Surokim juga melihat posisi Partai Demokrat dalam pemerintahan saat ini tetap perlu dicermati. Meskipun menjadi bagian dari kekuasaan, Demokrat dinilai tidak ingin kehilangan daya kritisnya.
“Walaupun menjadi bagian dari kekuasaan, saya melihat Demokrat tidak ingin kehilangan daya kritisnya terhadap kekuasaan dan menginginkan agar bangunan kekuasaan bisa dijalankan lebih baik,” tuturnya.
Menurut dia, pesan mengenai batas kekuasaan sekaligus menjadi pengingat bahwa mandat politik bukanlah kepemilikan pribadi.
“Personalisasi kekuasaan dan batas-batas kekuasaan sedang diingatkan agar pemegang mandat selalu ingat kepada siapa dan untuk siapa kekuasaan dijalankan,” jelas Surokim.
Di sisi lain, Surokim menilai pernyataan AHY juga dapat dibaca sebagai bagian dari strategi politik Partai Demokrat. Sebagai partai politik, Demokrat membutuhkan ruang untuk memperkuat positioning sekaligus menjaga daya tawarnya di hadapan publik.
“Mas AHY membuat statement seperti itu untuk memperkuat positioning Demokrat. Sebab, bagaimanapun Partai Demokrat membutuhkan insentif elektoral sehingga tidak terkesan membebek kepada penguasa,” ujarnya.
Ia menilai sikap kritis tersebut penting bagi Demokrat, terutama dalam menghadapi dinamika politik menuju pemilu berikutnya.
Karena itu, menurut Surokim, pernyataan AHY tidak tepat jika semata-mata dibaca sebagai kritik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Pernyataan tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya Demokrat menjaga identitas politiknya di tengah posisinya sebagai bagian dari kekuasaan.
“Dalam konteks kritik yang konstruktif, menurut saya pernyataan tersebut tidak terlalu dini dan bisa dipahami,” pungkasnya. (*)
