SURABAYA – Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur memperkuat sinergi dengan DPRD Jawa Timur dalam upaya penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Dalam kunjungannya ke Gedung DPRD Jatim, PMI melaporkan berbagai program, mulai penanganan krisis air bersih akibat kemarau hingga penguatan kapasitas relawan.
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana (PB) PMI Jawa Timur Edi Purwinarto bersama anggota pengurus Amin Istighfarin diterima langsung Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan sangat akrap itu, Edi menyampaikan sejumlah kegiatan PMI Jatim yang selama ini mendukung pemerintah (BPBD) dalam menghadapi persoalan kebencanaan. Salah satunya distribusi dan pendampingan masyarakat terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau panjang.
Selain itu, PMI juga melaporkan program peningkatan kapasitas sumber daya relawan agar semakin siap menghadapi berbagai kondisi darurat di lapangan.
“PMI terus berupaya hadir membantu pemerintah dan masyarakat, terutama dalam penanganan bencana serta penguatan relawan,” ujar Edi dalam pertemuan tersebut.
Edi juga menyampaikan perkembangan persiapan Unit Donor Darah (UDD) PMI untuk mendukung kebutuhan darah bagi rumah sakit di Jawa Timur.
PMI Jawa Timur bersama PMI Kabupaten melakuka droping air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan. Pada umumnya, mereka yang terdampak lokasinya berada di dataran tinggi sehingga memang sangat sulit dijangkau.
“Tiap kali Ketua PMI Jawa Timur Pak Imam Utomo datang ke lokasi masyarakat terdampak, mereka meminta dibangunkan sumur bor. Sedangkan untuk mengalirkan ke rumah-rumah dilakukan melalui pipanisasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengapresiasi peran PMI yang selama ini tidak hanya berkaitan dengan layanan donor darah, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kebencanaan.
“Kami baru menyadari bahwa PMI itu tidak hanya mengurusi masalah darah yang dibutuhkan pasien, tetapi juga urusan kemasyarakatan, terutama bencana-bencana yang terjadi di masyarakat,” kata Musyafak.
Menurutnya, DPRD Jatim perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan dan peran PMI sebagai mitra pemerintah dalam membantu masyarakat. Ia menilai kolaborasi antara PMI, DPRD, dan masyarakat penting untuk memperkuat respons terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Musyafak menambahkan, PMI dapat menjadi pendamping masyarakat dalam menghadapi kondisi tertentu, seperti krisis air bersih saat musim kemarau, melalui edukasi dan komunikasi yang tepat.
Berdasakan data di PMI Jawa Timur hingga saat ini wilayah terlayani air bersih berada di 17 kabupaten, 91 kecamatan dan 200 desa. Distribusi air bersih mencapai 4.843.120 liter dan total penerima manfaat 267.139 jiwa. Penyaluran air bersih menggunakan armada truk tangki air bersih milik PMI Jawa Timur. (*)
