SORONG, WartaTransparansi.com – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya membangun budaya evaluasi yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menhaj mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Papua Barat Daya yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran terlena.
“Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita fokus pada evaluasi. Kementerian yang baik bukan yang sibuk berbangga diri, tetapi kementerian yang terus memperbaiki diri,” tegasnya.
Menhaj mengatakan kunjungannya ke Papua Barat Daya merupakan komitmen yang telah lama direncanakan sejak transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ia juga menilai Papua Barat Daya memiliki semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.
Dalam dialog bersama jajaran Kemenhaj, Menhaj menerima berbagai masukan, mulai dari penguatan sumber daya manusia, aspirasi terkait tunjangan kinerja, hingga peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh masukan tersebut, kata dia, akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia mengajak seluruh jajaran tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan di lapangan karena setiap masukan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan haji.
Menhaj berharap budaya evaluasi terus diperkuat agar penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah, sehingga kualitas pelayanan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
(din/ais)
