SURABAYA, WartaTransparansi.com – Komisi B DPRD Surabaya mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu peluang yang dinilai layak dikembangkan adalah penyewaan armada dan peralatan pemadam kebakaran kepada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
Usulan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPKP bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (13/7/2026).
Selain menyoroti peluang peningkatan PAD, Komisi B juga mengevaluasi capaian penyerapan anggaran DPKP. Secara umum, DPRD memberikan apresiasi karena sebagian besar program telah menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi. Namun, beberapa kegiatan dengan tingkat serapan yang masih rendah diminta menjadi perhatian agar pelaksanaannya lebih optimal.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Eny Minarsih, mengatakan mayoritas program DPKP telah berjalan dengan baik. Dari total 11 program yang dijalankan, sebagian besar memiliki tingkat serapan anggaran yang dinilai memuaskan.
“Kalau melihat keseluruhan, daya serap anggarannya sudah cukup baik. Bahkan capaian di atas 76 persen sudah tergolong bagus. Meski begitu, masih ada beberapa program yang perlu dievaluasi agar realisasinya bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Eny menyoroti salah satu program yang memiliki tingkat serapan sekitar 66,4 persen, termasuk kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang realisasinya baru mencapai sekitar 51 persen.
Menurutnya, evaluasi terhadap program-program tersebut penting dilakukan sejak dini agar tidak menghambat pencapaian target kinerja maupun potensi kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochammad Mahmud, menilai DPKP memiliki aset bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan lebih produktif. Ia menyebut penyewaan armada maupun fasilitas tertentu dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.
“Kalau memang ada aset yang bisa dimanfaatkan melalui penyewaan, tentu perlu dioptimalkan. Tetapi tetap harus memperhitungkan biaya operasional serta efektivitas penggunaannya,” kata Mahmud.
Ia juga meminta agar perhitungan anggaran operasional DPKP disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, tingginya mobilitas armada pemadam kebakaran harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala DPKP Kota Surabaya, RR Laksita Rini Sevriani, menjelaskan bahwa rendahnya serapan pada program penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran bukan disebabkan kegiatan yang tidak terlaksana, melainkan karena penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) sekretariat tidak sesuai dengan estimasi awal.
“Kebutuhan BBM sekretariat ternyata lebih rendah dari yang direncanakan sehingga masih terdapat sisa anggaran. Berbeda dengan BBM armada pemadam kebakaran yang tetap terserap untuk mendukung pelayanan,” jelasnya.
Laksita juga mengungkapkan bahwa DPKP telah memiliki pengalaman memperoleh tambahan pendapatan dari pemanfaatan armada pemadam kebakaran. Salah satunya melalui penyewaan armada kepada PT Freeport Indonesia untuk mendukung kegiatan operasional selama sekitar 10 hari.
“Armada Damkar pernah disewa oleh PT Freeport sekitar 10 hari. Perhitungannya menggunakan sistem sewa per jam sehingga memberikan tambahan pendapatan yang cukup signifikan dan sudah tercatat dalam laporan keuangan,” ungkapnya.
Melalui evaluasi LPJ tersebut, Komisi B DPRD Surabaya berharap DPKP tidak hanya mampu mempertahankan kinerja penyerapan anggaran, tetapi juga semakin inovatif dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki.
Pemanfaatan aset secara produktif dinilai dapat memperkuat PAD sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi warga Kota Surabaya. (*)
