SURABAYA, WartaTransparansi.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mulai mengintensifkan konsolidasi organisasi di 38 kabupaten/kota menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar pada Oktober 2026. Konsolidasi dilakukan melalui rapat kerja daerah (Rakerda) untuk memastikan struktur organisasi partai berjalan efektif hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufthi mengatakan, konsolidasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan struktur kepengurusan, tetapi juga memastikan seluruh elemen partai berfungsi melayani masyarakat.
Menurut Ali, pengurus di semua tingkatan harus menjadi ujung tombak pelayanan sekaligus penyalur aspirasi masyarakat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar seluruh kantor Partai Golkar berfungsi sebagai rumah aspirasi masyarakat.
“Yang kami pastikan bukan sekadar ada struktur organisasi, tetapi bagaimana struktur itu benar-benar hidup dan bekerja. DPD kabupaten/kota hingga desa harus menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali, Sabtu (18/7/2026).
Ia menjelaskan, berbagai aspirasi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur akan diperjuangkan melalui kader Golkar yang berada di legislatif maupun eksekutif. Sinergi kader di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dari Partai Golkar diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Selain memperkuat konsolidasi organisasi, Golkar Jawa Timur juga menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-62 Partai Golkar. Salah satunya menggelar kompetisi mini soccer di sejumlah zona di Jawa Timur dengan memperebutkan Piala Ketua Umum Partai Golkar.
Ali menilai olahraga dapat menjadi sarana pendidikan politik karena mengajarkan sportivitas, disiplin, kerja sama, dan semangat gotong royong. Ia juga mendorong adanya regulasi resmi dari federasi sepak bola nasional terkait kompetisi mini soccer agar olahraga yang kini berkembang pesat tersebut memiliki sistem pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. (*)
