Kediri  

Evaluasi MBG, Wali Kota Kediri Tekankan Standar Gizi dan Keamanan Pangan

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Forkopimda dan peserta Rakor Evaluasi Program MBG di Ruang Joyoboyo.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berfoto bersama jajaran Forkopimda, OPD, dan mitra usai Rapat Koordinasi Evaluasi Program MBG di Ruang Joyoboyo, Rabu 15 April 2026.(Foto: Istimewa).

KEDIRI WartaTransparansi.com – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan Program MBG agar tetap berkualitas, aman, dan tepat sasaran. Penegasan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Program MBG di Ruang Joyoboyo, Rabu (15/4/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan evaluasi bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan program berjalan optimal sekaligus menjawab berbagai persoalan di lapangan. Program MBG, kata dia, memiliki tujuan kemanusiaan, yakni menjamin pemenuhan gizi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu.

“Oleh karena itu dengan adanya forum ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan. Serta merumuskan langkah-langkah yang tepat agar program ini berjalan lebih baik, efektif dan bermanfaat,” tekannya.

Ia menjelaskan, pemenuhan gizi yang tepat akan berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang. Selain itu, program ini juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Wali Kota juga menegaskan standar yang wajib dipenuhi oleh SPPG dan mitra pelaksana. Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, setiap SPPG diwajibkan mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Selain itu, pelaksanaan program harus mengacu pada pedoman Badan Gizi Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan, mulai dari penyediaan sarana prasarana, pemilihan bahan baku, hingga penyajian makanan. Uji cepat makanan (rapid test) juga menjadi bagian penting untuk memastikan kelayakan konsumsi.

Tak hanya soal standar teknis, transparansi kepada penerima manfaat juga menjadi perhatian. Wali Kota meminta SPPG memberikan informasi terkait angka kecukupan gizi serta waktu produksi dan batas konsumsi makanan.

“Saya yakin disetiap SPPG sudah menakar sesuai dengan kebutuhan gizi. Perlu bagi SPPG memberikan informasi berkaitan dengan angka kecukupan gizi. Kasih juga informasi menu ini dibuat pukul berapa dan baik dikonsumsi sebelum pukul berapa,” urainya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarpihak agar tujuan program tidak melenceng. Menurutnya, sistem yang tidak berjalan baik dapat menghambat capaian program meskipun tujuannya sudah tepat.

“Tetap jaga kuantitas dan kualitas makanan. Jangan menurunkan kualitas dan merugikan penerima manfaat,” tutupnya.(*)

Penulis: Moch Abi Madyan