SURABAYA, Wartatransparansi.com – Kota Surabaya resmi menjadi lokasi peluncuran perdana program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution, sebuah kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia untuk menekan pencemaran sampah plastik di sungai sebelum bermuara ke laut.
Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Programme (UNDP), dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) ini menempatkan Surabaya sebagai daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Pahlawan sebagai lokasi soft launching program dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Menurutnya, program yang saat ini berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu tersebut telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di aliran sungai.
“Setiap hari rata-rata satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari kedua sungai tersebut melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi lingkungan yang terlibat dalam program ini,” kata Fikser, di Ruang Praban, Lantai 3 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci untuk membangun kesadaran warga agar mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya.
“Dampak program juga mulai dirasakan masyarakat sekitar. Sampah yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang, melainkan dipilah, disortir, dan dikemas untuk dijual kembali. Proses tersebut melibatkan warga setempat sehingga menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus memberikan nilai tambah dari sampah yang sebelumnya tidak termanfaatkan,” ungkapnya.
Perubahan kondisi lingkungan pun mulai terlihat di kawasan Kali Tebu. Sungai yang sebelumnya dipenuhi sampah kini tampak lebih bersih dan tertata. Kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan juga mulai tumbuh seiring berjalannya program.
Keberhasilan jangka panjang program ini diharapkan ditandai dengan terus menurunnya volume sampah yang masuk ke aliran sungai. Di sisi lain, Surabaya terus memperkuat strategi pengurangan sampah dari hulu melalui berbagai program berbasis masyarakat seperti Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim (Proklim).
“Langkah tersebut sejalan dengan target Wali Kota Surabaya yang mendorong pengurangan sampah hingga 40 persen,” imbuhnya.
Saat ini, timbulan sampah di Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah dimanfaatkan kembali melalui fasilitas TPS 3R dan aktivitas para pemulung. Sementara 1.600 ton lainnya dikirim ke tempat pemrosesan akhir, dengan sekitar 1.000 ton telah diolah melalui fasilitas gasifikasi menjadi energi listrik. Adapun sekitar 600 ton sisanya masih berakhir di area landfill.
Untuk mempercepat pengurangan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, pemerintah pusat juga menunjuk Surabaya sebagai salah satu lokasi pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lahan seluas 5,8 hektare telah disiapkan di kawasan Sumberrejo dan saat ini tengah menjalani proses survei.
“Fasilitas tersebut ditargetkan mulai dibangun pada akhir tahun ini dan diharapkan mampu mengolah sisa sampah yang masih masuk ke landfill, termasuk sampah dari wilayah Surabaya Raya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan,” jelasnya.
Ketua Kelompok Kerja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Sri Morwani Nifadilastuti, menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemilahan sampah sejak dari sumber akan mencegah sampah berakhir di sungai maupun lokasi pembuangan liar yang berpotensi mencemari lingkungan.
“Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Sri Morwani Nifadilastuti.
Senada dengan itu, Koordinator Sekretariat Tim Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), Ahmad Bahri Rambe, mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan masyarakat. Melalui kerja sama UNDP dan TKN PSL, program ini dirancang untuk membantu pemerintah mengurangi pencemaran sampah di sungai, baik sampah plastik maupun sampah organik.
“Selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi masyarakat menjadi komponen utama program ini. Tujuannya agar perubahan perilaku dapat terbangun dan pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Ahmad Bahri.
Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin mengungkapkan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia dengan UNDP sebagai lembaga pelaksana. Pada tahap awal, program dijalankan di lima wilayah yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali.
Namun demikian, Surabaya menjadi daerah pertama yang dipilih untuk peluncuran program. Pemilihan tersebut bukan tanpa alasan. Kota Pahlawan dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah dan telah menunjukkan berbagai inovasi yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Surabaya diharapkan menjadi model bagi daerah lain. Jika implementasinya berhasil, berbagai praktik baik yang diterapkan di sini dapat direplikasi untuk memperkuat pengelolaan sampah dan mengurangi pencemaran plastik secara nasional,” ujar Ahmad Didin. (*)
