Surabaya, Wartatransparansi.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Surabaya, Selasa (14/4).
Forum ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang presisi, inklusif, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jatim, jajaran Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, bersama perwakilan organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan arah pembangunan daerah berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Perencanaan pembangunan harus semakin presisi, berbasis data, dan diperkuat kolaborasi agar mampu mewujudkan kesejahteraan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan di tingkat daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, memfokuskan pembangunan pada percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan inklusif. Upaya tersebut dijalankan dalam kerangka Nawa Bhakti Satya.
Untuk mendukung hal itu, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Kolaborasi ini dinilai mampu meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Selain itu, penguatan basis data menjadi perhatian utama. Khofifah mendorong percepatan pemutakhiran dan pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.
Di sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur per 1 April 2026 telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa dari total 42,3 juta penduduk. Sementara program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menempatkan Jawa Timur pada posisi kedua secara nasional.
Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pada 2025, Pemprov Jatim mendukung pembiayaan 1.001 perawat yang tersebar di 21 kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Khusus.
Di sektor ekonomi, Khofifah menyoroti masih adanya disparitas antarwilayah. Wilayah utara Jawa Timur berkontribusi sebesar 54,57 persen terhadap perekonomian, sementara wilayah selatan 20,53 persen dan Madura 3,81 persen.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 390,84 kilometer atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 kilometer. Pemerintah menargetkan tambahan penyelesaian sepanjang 30,59 kilometer pada 2026.
“Pansela diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” kata Khofifah.
Di sisi lain, Jawa Timur juga berkontribusi dalam program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau sekitar 8,58 juta penerima manfaat. Program ini didukung ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan sebagian besar telah beroperasi.
Pada sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai pembentukan 8.494 koperasi atau 100 persen target kelembagaan. Mayoritas merupakan koperasi baru yang mulai beroperasi secara bertahap.
Sementara di bidang pendidikan dan sosial, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar dalam Program Sekolah Rakyat dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional, mencakup 2.450 peserta didik.
Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD 2027 oleh berbagai unsur pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan.
Khofifah mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor dan wilayah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
(zal/min)
