SURABAYA, Wartatransparansi.com – Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) di Komisi D DPRD Surabaya diwarnai sejumlah catatan kritis. Selain menyoroti capaian pendapatan rumah sakit yang telah melampaui target, kalangan legislatif juga mempertanyakan kebijakan efisiensi belanja hingga kontribusi rumah sakit terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat yang berlangsung pada Selasa (14/7/2026) itu menghadirkan jajaran manajemen RSUD BDH untuk memberikan penjelasan atas berbagai indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen LPJ.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, menilai terdapat sejumlah data pendapatan yang perlu dijelaskan lebih rinci. Menurutnya, perbandingan realisasi pendapatan tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada komponen yang diakumulasikan dalam laporan.
“Di tahun 2024 angkanya mencapai 528 persen, sedangkan pada 2025 hanya sekitar 59 persen. Kami ingin mengetahui apa perbedaan kedua komponen tersebut sehingga sama-sama masuk dalam akumulasi pendapatan,” ujarnya.
Michael juga menilai target pendapatan kerja sama dengan pihak lain masih disusun terlalu konservatif. Padahal, hingga pertengahan tahun anggaran, realisasi pendapatan telah menembus 115 persen dari target yang ditetapkan.
“Kalau sekarang saja sudah melampaui target, artinya potensi pendapatannya jauh lebih besar. Kami ingin mengetahui dasar penetapan target yang relatif rendah tersebut,” katanya.
Tak hanya soal pendapatan, Michael juga menyoroti pelaksanaan efisiensi anggaran, khususnya pada pengadaan obat dan alat kesehatan. Ia mengaku masih menerima laporan masyarakat terkait obat yang tidak tersedia di rumah sakit meski dapat dibeli di apotek.
“Jangan sampai efisiensi berdampak pada pelayanan. Kami masih menerima keluhan mengenai stok obat, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Luthfiyah, meminta penjelasan mengenai kontribusi RSUD BDH sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap keuangan daerah.
Menurutnya, meski rumah sakit memiliki fungsi pelayanan publik, operasionalnya juga menghasilkan pendapatan sehingga perlu diketahui bagaimana manfaat finansialnya bagi Pemerintah Kota Surabaya.
“Rumah sakit dibangun dengan dukungan APBD. Karena itu kami ingin mengetahui bentuk kontribusinya terhadap pemerintah daerah, sekaligus bagaimana pembiayaan pengembangan fasilitas ke depan,” ujar Luthfiyah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada, dr. Arif Setiawan, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan dipicu oleh bertambahnya jumlah pasien yang memanfaatkan layanan rumah sakit.
Ia menyebut kunjungan pasien meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan pengembangan fasilitas kesehatan juga ikut bertambah.
“Kami terus meningkatkan layanan karena kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Pada 2027 direncanakan penambahan gedung serta peralatan medis untuk memperkuat pelayanan,” kata Arif.
Menurutnya, RSUD BDH tidak hanya melayani warga Surabaya, tetapi juga menerima pasien rujukan dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Gresik dan Lamongan.
“Kami terbuka untuk seluruh pasien. Namun kapasitas pelayanan juga akan terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat Surabaya tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Terkait kebijakan efisiensi, Arif menegaskan penghematan dilakukan melalui sistem pengadaan bersama, bukan dengan mengurangi mutu layanan maupun ketersediaan obat.
“Tiga rumah sakit milik Pemkot Surabaya melakukan pembelian obat dan bahan habis pakai secara bersama. Bahkan kami juga bekerja sama dengan rumah sakit lain di Pulau Jawa sehingga harga menjadi lebih efisien karena volume pembeliannya besar,” ungkapnya.
Arif menambahkan, target pendapatan RSUD BDH pada 2025 mencapai sekitar Rp190 miliar dengan belanja sekitar Rp167 miliar sehingga masih menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Ke depan, rumah sakit akan mengembangkan sejumlah layanan strategis, antara lain pembangunan fasilitas pendidikan bersama Universitas Negeri Surabaya (UNESA), layanan tuberkulosis resistan obat, laboratorium Cath Lab, serta pengadaan alat CT Scan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat. (*)
