Jakarta (MT) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan akan memberikan stimulus berupa uang Rp20 juta kepada siapapun kalangan masyarakat yang berani melaporkan praktik politik uang pada Pilkada serentak 2017.
“Kami memberikan stimulus Rp20 juta rupiah untuk laporan yang bisa diverifikasi dan bisa diteruskan kepada Bawaslu,” ujar Grace Natalie dalam peluncuran gerakan Solidaritas Anti-Politik Uang (SAPU) di DPP PSI, Jakarta, Senin (13/2).
Grace mengatakan upaya pemberian stimulus sebesar Rp20 juta ini karena begitu sulitnya memberantas praktik politik uang dalam pemilu di Tanah Air.
“Ini bukan upaya memberantas politik uang dengan uang, tapi karena begitu sulitnya memberantas praktik politik uang itu sendiri maka kami memberikan stimulus,” ujar Grace.
Ia menjelaskan masyarakat yang mau melaporkan adanya praktik politik uang, dapat melaporkan melalui gerakan Solidaritas Anti-Politik Uang.
Beragam instrumen pelaporan telah disiapkan oleh PSI bagi masyarakat yang hendak melapor.
Masyarakat bisa mengetahui mekanisme pelaporan melalui laman www.sapu.psi.id, atau melalui telepon/pesan singkat dan pesan WhatsApp yang aktif 24 jam di nomor 081319999147/085899991407, serta melalui email [email protected].
“Ketentuan pelaporan dapat dilihat di www.sapu.psi.id, tentu harus ada kelengkapan biodata pelapor, bukti laporan yang konkret dan lain sebagainya,” kata dia.
PSI membuka pusat pelaporan setiap hari mulai tanggal 15 hingga 19 Februari 2017.
Nantinya bagi laporan yang dapat diverifikasi dan dapat diteruskan hingga Bawaslu, PSI akan memberikan stimulus Rp20 juta rupiah bagi pelapornya.
“Tidak ada batasan tertentu untuk jumlah pelapor. Yang jelas kami membuka `call center` untuk pelaporan di 101 wilayah Pilkada serentak 2017.
Menurut Grace, pendanaan stimulus uang itu berasal dari kas PSI dan partisipasi masyarakat. PSI juga menyediakan tim verifikasi yang tersebar di 101 wilayah Pilkada serentak, yang siap melakukan pengecekan laporan ke lapangan.
“Kami memberdayakan teman-teman pengurus PSI di 101 wilayah. Kami juga memberikan bantuan advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Grace.
Grace menekankan PSI sangat ingin mengedukasi masyarakat pentingnya menolak politik uang dalam proses politik. Menurut Grace, praktik politik uang saat ini sudah dianggap praktik yang lazim dilakukan dalam momentum pemilihan umum.
Praktik tersebut, kata dia, bahkan ditunggu oleh sebagian masyarakat.
“Makanya kami menginisiasi gerakan SAPU. Karena PSI sejak awal berdiri punya misi memberantas politik uang dimulai dari internal kami sendiri. Untuk mencapai politik sehat harus menghindari politik uang,” jelas dia.
Pilkada serentak 2017 akan berlangsung di 101 wilayah di Indonesia. Sebelumnya Bawaslu juga telah membuat peta politik uang dalam pemilu guna meminimalisir dan memberantas praktik politik uang dalam pemilu.(ant)
