JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi kebijakan MBG 2.0. Langkah ini difokuskan pada penajaman sasaran penerima manfaat, peningkatan keamanan pangan, pemerataan layanan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, Kamis (19/11/2026).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, salah satu fokus utama transformasi MBG 2.0 adalah penajaman sasaran penerima manfaat atau refocusing. Kebijakan tersebut bukan untuk mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, melainkan memastikan bantuan gizi menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Pemutakhiran data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan transformasi MBG 2.0,” kata Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Penentuan sasaran penerima manfaat mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan agar distribusi layanan sesuai kebutuhan masyarakat. BGN juga mengarahkan perluasan layanan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Perhatian khusus turut diberikan kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Selain itu, pemerintah mendorong pemerataan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar masyarakat yang belum mendapatkan layanan MBG dapat mengakses pemenuhan gizi secara lebih merata.
Sudaryono menegaskan, pembenahan program tidak hanya menyasar ketepatan penerima bantuan, tetapi juga pengawasan, keamanan pangan, dan tata kelola keuangan. Penguatan sistem pengawasan diperlukan agar seluruh tahapan penyelenggaraan program dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dipantau melalui sistem digital,” tegasnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, BGN memperkuat proses verifikasi penerima manfaat, mengevaluasi kerja sama dengan mitra SPPG, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital. Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan juga menjadi sasaran evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Salah satu agenda penting dalam transformasi MBG 2.0 adalah penerapan digitalisasi sistem pembelanjaan di dapur SPPG. Kebijakan ini disiapkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sudaryono menyampaikan, digitalisasi sistem pembelanjaan tersebut ditargetkan mulai diterapkan di seluruh dapur SPPG pada Januari 2027. Langkah ini diharapkan memperkuat transparansi, memudahkan pemantauan alur kerja, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program MBG.
Secara terpisah, juru bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, BGN memperkuat pengawasan operasional SPPG melalui pelaksanaan apel rutin harian sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program MBG dalam era MBG 2.0. Langkah ini untuk memastikan kehadiran dan kesiapan personel SPPG, khususnya Kepala SPPG dan Pengawas Gizi, pada waktu-waktu krusial dalam penyelenggaraan program.
Menurutnya, melalui apel harian, BGN memastikan pengawasan terhadap seluruh tahapan operasional SPPG berjalan optimal, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
“Kehadiran personel yang bertanggung jawab pada setiap tahapan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), sekaligus meminimalkan potensi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan,” kata Tysa.
Menurutnya, apel rutin ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dengan melibatkan pejabat BGN di tingkat pusat serta perwakilan dari seluruh SPPG di Indonesia.
“Apel ini dilakukan setiap hari melalui Zoom dan dipimpin oleh Penanggung Jawab (PJ) wilayah masing-masing. PJ wilayah tersebut merupakan pejabat eselon I dan eselon II Badan Gizi Nasional. Bahkan, tidak jarang Kepala BGN turut serta memimpin apel harian,” ungkap Tysa. (fri)







