banner 400x130

Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Dibangun di Hutan Kota UI, Lokasi Masih Dikaji

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan lahan Hutan Kota UI. Ia menyebut lokasi yang sedang dipertimbangkan berada di lahan milik UI yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota di sisi wilayah Jakarta.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul untuk meluruskan polemik setelah muncul informasi bahwa pemerintah menyiapkan lahan sekitar 8 hektare di kawasan Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan,” ujar Gus Ipul, Rabu (18/11/2026).

Gus Ipul menjelaskan, rencana pembangunan sekolah tersebut berawal dari kebutuhan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menghadirkan gedung permanen Sekolah Rakyat di Jakarta. Pemerintah membutuhkan lahan yang cukup luas karena sekolah itu direncanakan menampung lebih dari 3.000 siswa, mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.

Sebelumnya, UI menawarkan sejumlah alternatif lahan, di antaranya kawasan Rawamangun dan Cawang. Namun, luas lahan yang tersedia dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan sekolah dengan kapasitas besar tersebut.

Menurut Gus Ipul, lahan di sisi Jakarta yang berbatasan dengan Hutan Kota UI kemudian menjadi salah satu alternatif yang perlu ditinjau lebih lanjut. Meski demikian, ia menegaskan belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan.

Tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi administrasi dan kesesuaian tata ruang.

Gus Ipul juga memastikan pembangunan harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), ketentuan tata ruang, serta aspek keamanan dari kawasan rawan bencana.

Ia mengapresiasi kritik dan masukan masyarakat yang muncul menyusul polemik tersebut. Menurutnya, aspirasi publik akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi pembangunan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak setuju apabila Hutan Kota UI dialihfungsikan. Pemprov DKI telah menyiapkan alternatif lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Penolakan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan tidak ada keputusan maupun rencana penggunaan Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Dengan demikian, penentuan lokasi sekolah masih menunggu hasil kajian dan koordinasi antarpihak. Pemerintah memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut harus berjalan sesuai ketentuan tanpa mengorbankan fungsi kawasan hutan kota. (*)

Penulis: SyafrudinEditor: Amin