JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dijadwalkan menggelar Rapat Gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada hari ini, Jumat (13/11/2026), pukul 14.00 WIB.
Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti proses konstitusional pasca-diterimanya surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah resmi diterima oleh jajaran pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Menurut keterangan Muzani, rapat gabungan siang ini menjadi langkah awal yang krusial dalam mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut agar tetap berjalan sesuai koridor hukum dan tata tertib lembaga.
Dalam keterangannya, Ahmad Muzani merinci empat agenda utama yang akan dibahas dan diputuskan oleh pimpinan MPR bersama para pimpinan fraksi serta kelompok DPD dalam rapat nanti:
Penentuan Jadwal Sidang Paripurna: Rapat akan menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR yang bertujuan untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Sesuai amanat konstitusi, sidang pemilihan ini wajib digelar selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari terhitung sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Penyuratan kepada Presiden: Pimpinan MPR akan menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera mengusulkan dua nama calon pengganti Wakil Presiden untuk kemudian dipilih oleh MPR.
Pembentukan Tim Verifikasi: MPR akan membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas administrasi serta pemenuhan syarat konstitusional dari kedua calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden.
Pembentukan Tim Ad Hoc: Rapat juga akan membentuk tim ad hoc yang diberi mandat untuk menyusun draf rancangan Ketetapan (Tap) MPR terkait pengesahan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Melalui rapat gabungan ini, pimpinan MPR menargetkan seluruh tahapan administrasi dan jadwal persidangan dapat segera tersusun secara sistematis guna menjaga stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum ketatanegaraan.
(din/ais)
