banner 400x130

Pemkab Jember Perkuat Tata Kelola Keuangan BLUD Puskesmas dan RSD

JEMBER – Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kamis(12/11/2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Jember ini menyasar peningkatan ketertiban administrasi, ketepatan pelaporan, serta pencegahan kesalahan pengelolaan anggaran.

Dari pantauan media Bimtek tersebut melibatkan jajaran Puskesmas, rumah sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Tak hanya itu BPKAD juga menghadirkan perwakilan Inspektorat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Hak itu di lakukan untuk memberikan pemahaman mengenai standar akuntansi, mekanisme pencatatan, serta penyusunan laporan keuangan BLUD sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris BPKAD Kabupaten Jember, Sandy Cahyono, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran sekaligus konsultasi bagi pengelola keuangan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, pemahaman mengenai tata kelola keuangan perlu diperkuat sejak awal agar setiap transaksi tercatat dan dilaporkan secara tepat.

“Kita ingin teman-teman dari Puskesmas dalam rangka mengelola keuangannya itu bisa dengan benar. Jadi, kita tadi mengundang Inspektorat dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam rangka memberikan pemahaman,” tutur Sandy.

Dirinyalah juga menjelaskan, keterlibatan Inspektorat dan IAI memberikan kesempatan kepada peserta untuk membahas berbagai persoalan akuntansi yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan BLUD.

Di harapkan melalui forum tersebut, peserta dapat memperoleh penjelasan langsung mengenai pencatatan transaksi, penyusunan neraca, hingga penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

BPKAD Jember juga menargetkan kegiatan ini dapat menekan potensi temuan dalam pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Inspektorat.

“Tentunya meminimalisir temuan. Dalam arti mereka membuat dengan baik sehingga nanti ketika ada pemeriksaan BPK atau Inspektorat itu lebih minim atau lebih bisa ditekan,” ungkapnya.

Sandy mengakui bahwa potensi temuan dalam pengelolaan keuangan tetap dapat terjadi. Namun, penguatan pemahaman sejak awal diharapkan mampu mengurangi kesalahan administratif maupun risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Sejumlah kesalahan pelaporan dapat muncul karena pengelola belum memahami cara mengklasifikasikan transaksi sesuai standar akuntansi. Ketidaktepatan dalam mencatat pendapatan, kewajiban, maupun pos keuangan lainnya dapat memengaruhi kesesuaian laporan yang disusun BLUD.

“Kesalahan-kesalahan terkait atau ketidakmengertian ketika akuntansi yang seharusnya dilaporkan di laporan keuangan dan ditulis di neraca dan sebagainya, di sini sudah diluruskan,” pungkasnya.

Di harapkan melalui pembekalan tersebut, para pserta peserta tidak lagi mengalami keraguan ketika menyusun laporan keuangan. Pemahaman yang diperoleh juga diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan operasional dan pertanggungjawaban anggaran.

Informasi lainya ketertiban pencatatan keuangan memiliki hubungan langsung dengan kondisi organisasi BLUD. Pengelolaan yang tepat membantu institusi mengetahui posisi keuangan secara lebih akurat

Guna menghindari kesalahan pencatatan, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan kewajiban. (Adv)

Penulis: Sugito