JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menegaskan kewajiban Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perintah tersebut tertuang dalam putusan lengkap perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah dipublikasikan melalui laman resmi Mahkamah Agung.
Dalam amar putusannya, MA secara tegas mewajibkan Kemendikdasmen mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Surat tersebut merupakan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Dengan demikian, MA tidak hanya mengabulkan gugatan terkait objek sengketa, tetapi juga menyatakan surat keterangan tersebut batal.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” demikian bunyi amar putusan MA yang dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026).
Putusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut legalitas administrasi penyetaraan pendidikan Wakil Presiden. MA dalam pertimbangan hukumnya menguraikan sejumlah persoalan mendasar terkait penerbitan surat keterangan tersebut.
Salah satu pertimbangan yang menjadi sorotan adalah tidak ditemukannya bukti kepemilikan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri atas nama Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau sederajat.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” demikian tertulis dalam pertimbangan hukum putusan tersebut.
MA juga menilai proses penyetaraan pendidikan dengan menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain harus didukung dokumen kelulusan yang sah.
Dokumen tersebut dapat berupa ijazah, sertifikat, maupun diploma sebagai bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
Menurut MA, penyetaraan pendidikan tanpa didukung bukti kelulusan tersebut merupakan tindakan yang tidak cermat. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi kebenaran fakta materiil yang menjadi dasar penerbitan suatu keputusan administrasi pemerintahan.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” demikian pertimbangan majelis hakim.
MA Singgung Putusan MK
Dalam putusan lengkap tersebut, MA turut mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Putusan MK itu dipandang sebagai fakta hukum baru atau notoire feiten yang berpengaruh terhadap keberadaan objek sengketa.
MA menilai putusan MK tersebut telah mengubah keadaan hukum dan membawa implikasi terhadap keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,” tulis MA dalam pertimbangannya.
Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim tidak hanya menilai aspek administratif penerbitan surat penyetaraan, tetapi juga memperhatikan perkembangan fakta dan keadaan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dengan dirilisnya putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026, dasar pertimbangan MA dalam memerintahkan pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran kini dapat diketahui secara lebih terperinci.
Putusan ini sekaligus menempatkan Kemendikdasmen sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan amar putusan, yakni mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Perkembangan selanjutnya, termasuk langkah administratif Kemendikdasmen dalam menindaklanjuti putusan tersebut, menjadi hal yang patut dicermati publik.
