SURABAYA – Usman Kansong, Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, mengingatkan jurnalis agar disiplin memverifikasi dan berimbang dalam memberitakan industri kelapa sawit. Pesan tersebut disampaikan dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI di Surabaya, Rabu (18/11). Langkah ini penting guna menangkal kampanye negatif tanpa data yang memicu persepsi keliru publik.
Media massa harus menjadi ruang dialog publik, bukan sekadar menyampaikan klaim sepihak yang menyudutkan maupun memuji industri sawit. Insan pers wajib meminta konfirmasi kepada pihak terkait serta memberikan hak jawab jika terjadi kekeliruan informasi.
Hal ini menjadi sorotan karena studi Loso Judijanto dari Indonesia Palm Oil Strategic Studies menunjukkan media turut memperkuat persepsi negatif akibat pemberitaan daring tanpa konfirmasi dan framing judul keliru.
“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown,” tegas Usman. Ia menyebut praktik penghapusan berita kerap dimanfaatkan oknum untuk memeras.
Kampanye negatif terhadap sawit, seperti tekanan regulasi RED II, fat tax, dan label bebas minyak sawit dari Uni Eropa, kerap dipicu persaingan minyak nabati global. Padahal, data Dr. Nuzul Hijri Darlan, Peneliti Ahli Madya Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara, membuktikan produktivitas sawit mencapai 3,6–4,0 ton minyak per hektare per tahun. Angka tersebut jauh melampaui tanaman rapeseed yang hanya menghasilkan 0,6–0,8 ton, kedelai 0,4–0,6 ton, serta bunga matahari 0,4–0,5 ton.
Dr. Bandung Sahari, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, menambahkan bahwa sawit memasok sekitar 35 persen minyak nabati dunia dari kurang dari 10 persen lahan tanaman minyak.
Namun, Indonesia diproyeksikan mengalami defisit sawit sebesar 27 juta ton pada 2050 jika produksi bertahan di level 2025. Tanpa ekspansi lahan, produktivitas minyak sawit mentah harus ditingkatkan dari 3,3 menjadi 5,0 ton per hektare per tahun seiring penerapan standar berkelanjutan melalui kepemilikan 587 sertifikat ISPO oleh anggota GAPKI dari total 1.211 sertifikat nasional.
Ke depan, GAPKI menyatakan terbuka berbagi data dan mengundang jurnalis melihat langsung praktik pengelolaan perkebunan sawit di lapangan. Di sisi lain, Dewan Kehormatan PWI mendorong industri menjalankan strategi komunikasi terpadu serta melaporkan pelanggaran etik pemberitaan ke Dewan Pers atau organisasi pers alih-alih jalur kepolisian. (fri)







